REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fansurullah Asa menjelaskan, sebanyak 162 titik di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) telah menikmati program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga. Ia pun menegaskan komitmen Pemerintah dalam menuntaskan target 170 penyalur BBM Satu Harga pada akhir 2019 nanti.
"Sampai 2019 ini targetnya 170 titik. Sampai hari ini sudah 162 titik yang sudah dioperasikan. Masih ada delapan lokasi lagi. Tapi, InsyaAllah berjalan sesuai dengan target," ungkap Ifan, panggilan akrab Fansurullah Asa, Ahad (30/6).
Dari 162 titik yang sudah beroperasi, baru 131 titik yang sudah diresmikan. "Masih ada 31 yang siap diresmikan. Pak Jonan rencananya akan segera meresmikan (BBM Satu Harga) di Pulau Rote, NTT. Saya sendiri nanti akan meresmikan di Papua," jelasnya.
Terobosan kebijakan ini direncanakan akan tetap dilanjutkan hingga tahun 2024. Arahan Menteri ESDM karena dianggap program ini berhasil akan ada penambahan sebanyak 330 titik dalam lima tahun ke depan.
Total, akan ada 500 lembaga penyalur hingga akhir tahun 2024. "Nambahnya untuk 5 tahun ke depan itu, 330 lokasi. Dua kali lipat dari yang ada saat ini," sambung Ifan.
Pemerintah sendiri sudah memetakan ada 1.502 lokasi di seluruh pelosok Indonesia yang belum memiliki lembaga penyalur. "Tidak menutup kemungkinan semua lokasi akan kita penuhi," kata Ifan.
Penyeragaman harga jual resmi BBM di seluruh pelosok Indonesia, jelas Ifan, diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat sehingga mampu meningkatkan kesejahateraan masyarakat.
"Adanya program ini dengan harapan terjadi kesejahteraan masyarakat dan bisa menggerakkan pertumbuhan baru di wilayah 3T," tegas Ifan.
Kendati demikian, Ifan mengakui masih ada beberapa tantangan yang harus segera diselesaikan dalam menyukseskan BBM Satu Harga. Tantangan utama adalah mengenai kesiapan infrastruktur.
"Yang menjadi tantangan adalah infrastruktur menuju lokasi BBM Satu Harga. Mobil atau kapal yang menuju lokasi ke wilayah 3 T. Ini kadang-kadang akses jalannya tidak ada. Ini yang mesti kita sinergikan ke Kementerian PUPR. Supaya mungkin dibangun jalan," katanya.
Selain itu, keterlibatan stakeholder terkait juga penting kiranya mendukung program teresebut. "Kita ingin sekali melibatkan BUMDES. Kita bisa kerja sama dengan Kementerian PDT. Ini bagus sekali," ujarnya.
Tantangan berikutnya adalah perizinan. "Kita sudah kumpulkan bupati dan minta komitmen mereka untuk mempermudah izin. Kalau tidak Pemerintah akan memindahkan lokasi," kata Ifan.
Untuk diketahui, sepanjang 2017 hingga 2019, Pemerintah akan membangun 170 lembaga panyalur BBM Satu Harga. Pada Tahun 2017 telah terbangun 57 Penyalur, dengan rincian 54 Penyalur oleh PT Pertamina (Persero) dan 3 Penyalur oleh PT AKR Corporindo, Tbk.
Sementara, pada tahun 2018 telah dibangun 74 lembaga penyalur, dengan rincian 68 penyalur oleh PT Pertamina (Persero) dan 6 penyalur oleh PT AKR Corporindo, Tbk.
Untuk tahun 2019 ini, akan dibangun 39 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga, dimana 38 Lembaga Penyalur oleh PT Pertamina (Persero) dan 1 Lembaga Penyalur oleh PT AKR Corporindo Tbk.
BBM Satu Harga sendiri dikhususkan untuk dua jenis BBM, Solar sebesar Rp 5.150 dan Premium Rp 6.450 yang ditugaskan hanya kepada dua badan usaha, yakni Pertamina dan AKR.
Ikuti Whatsapp Channel Republika