REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Inpex Corporation, selaku operator Blok Masela direncanakan akan mengirimkan revisi rencana pembangunan atau Plan ff Development (POD), Blok Masela kepada SKK Migas dan Pemerintah pada pekan ini. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Sucipto mengatakan apabila perusahaan sudah mengirimkan POD maka pemerintah bisa memberikan persetujuan pada bulan ini.

"Bulan ini approval menteri, sudah termasuk proses dari SKK Migas, SKK Migas me-review dan berikan rekomendasi, lalu menteri approval," ujar Dwi di Kementerian ESDM, Kamis (20/6).

Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM, Hufron Asrofi pun mengamini hal tersebut. Ia mengatakan revisi POD bisa segera diselesaikan karena pada poin pentingnya baik Inpex maupun pemerintah sudah mencapai kesepakatan terkait poin-poin yang akan dituangkan dalam POD. Ini ditandai dengan telah ditandatanganinya Head of Agreement (HoA) beberapa hari lalu di Jepang disela-sela pertemuan G20.

"Tergantung Inpex. Mungkin hari ini (mengajukan revisi POD), pekan ini submit," kata Hufron.

POD sendiri diberikan sesuai dengan usulan dari Inpex yang diajukan kepada SKK Migas.  Setelah diteliti, kemudian SKK Migas mengajukan kepada Direktorat Jendral Migas Kementerian ESDM. "Jika sudah oke ya disetujui Menteri ESDM," tukas Hufron.

Beberapa poin utama HoA yang baru saja diteken kedua pihak di antaranya jangka waktu kontrak atau Production Sharing Contract (PSC period), kondisi keuangan (financial condition), estimasi biaya (cost estimation) ,dan kesepakatan lain yang telah disepakati bersama sebelumnya antara Inpex dan otoritas pemerintah Indonesia untuk mendapatkan keekonomian proyek yang memadai.

Pengembangan hulu migas di Masela diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan produksi gas bumi sekitar ekuivalen 10,5 juta ton (mtpa) per tahun yang terdiri 9.5 juta ton LNG per tahun dan 150 MMSCFD gas lipa), dengan target on stream pada 2027.

Ikuti Whatsapp Channel Republika