REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN --Penggunaan dana desa di Kabupaten Sleman masih terus berkutat ke infrastruktur. Untuk itu, tahun ini diadakan Bursa Inovasi Desa sebagai wahana pertukaran program pembangunan menuju percepatan desa mandiri.
Tentu, Pemerintah Desa (Pemdes) memiliki otoritasnya sendiri untuk menentukan penggunaan dana desa. Tapi, jika penggunaannya terus berkutat ke insfrastruktur, jelas menjauhi tujuan kemandirian.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Priyo Handoyo, mengatakan sejak 2017 dorongan untuk mengalihkan penggunaan dana desa sudah dilakukan. Namun memang belum maksimal.
"Sehingga, tidak cuma fokus ke infrastruktur, tapi peningkatan sumber daya manusia, ekonomi berkelanjutan dan kemandirian desa," kata Priyo di Humas Pemkab Sleman, Selasa (18/6).
Belakangan, sedang digerakan pembentukan Bumdes-Bumdes yang ternyata belum menyeluruh ada. Sejauh ini, baru ada 40-an Bumdes yang tentu sangat kecil dibandingkan total desa di Kabupaten Sleman.
Padahal, tiap tahun ada sekitar Rp 99 miliar dana desa yang diterima Kabupaten Sleman. Artinya, lebih dari Rp 1 miliar dana desa yang diterima masing-masing desa.
Belum lagi, setiap tahun selalu ada kenaikan dana desa yang diterima Kabupaten Sleman. Sebab, pada 2017, Kabupaten Sleman mendapat Rp 80 miliar dan naik menjadi Rp 88 miliar pada 2018.
Priyo berharap, Pemdes sebagai pengelola dana desa mampu pula meningkatkan kualitas audit data yang selama ini masih lemah. Ia merasa, audit itu memiliki peran penting maksimalisasi dana desa.
"Sekarang itu trennya masih wisata alam, tapi selalu ada inovasi, jadi kalau desa-desa itu gagal mengembangkan wisata ini, beralih ke ini," ujar Priyo.
Senada, Pendamping Desa untuk Kabupaten Sleman, Haryo Yudanto menuturkan, tahun lalu masih dana desa yang digunakan untuk infrastruktur masih tinggi. Kisarannya bahkan mencapai 75 persen.
Artinya, masih begitu kecil persentase desa-desa yang sudah mampu memaksimalkan dana desa untuk kemandirian. Karenanya, melalui Bursa Inovasi Desa diharapkan memberi krativitas kepada desa-desa.
Namun, kunci keinginan optimalisasi dana desa ada di Kepala Desa. Sehingga, diharapkan betul kepala-kepala desa menghadiri langsung Bursa Inovasi Desa.
Terlebih, akan ada Kartu Komitmen yang akan diisi kepala-kepala desa. Kartu Komitmen berisi janji keseriusan untuk menggunakan dana desa untuk mewujudkan kemandirian.
"Tentu saja komitmen itu dituangkan melalui APBDes, dan itu menjadi pintu masuk untuk menuju desa mandiri," kata Haryo.
Sejauh ini, dengan cuma 40-an Bumdes yang telah terbentuk, belum begitu banyak penggunaan dana desa untuk kemandirian. Program untuk menekan penyakit tidak menular, misal, belum banyak terlihat.
Tapi, ia menjanjikan, Bursa Inovasi Desa akan menghadirkan lebih dari 80 menu inovasi-inovasi desa dari seluruh Indonesia. Harapannya, bisa merubah pola pikir Pemdes dalam memanfaatkan dana desa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
