REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Tumpukan utang China yang kian membesar membatasi kapasitas fiskal pemerintah negera tersebut untuk meluncurkan stimulus baru berskala besar. Padahal stimulus diperlukan guna memulihkan permintaan domestik yang lesu dan memperkuat pertumbuhan ekonomi.
Menurut studi terbaru dari Conference Board, pembayaran untuk utang saja diperkirakan akan mencakup 19,2 persen dari anggaran umum pemerintah pusat tahun ini. Masalah terasa sangat akut di tingkat pemerintah daerah, di mana pembayaran bunga utang telah meningkat sebesar 16 persen setiap tahunnya selama periode yang sama.
Secara keseluruhan, pembayaran bunga utang pemerintah pusat dan daerah diproyeksikan mencapai 1,4 triliun yuan (209 miliar dolar AS) pada 2026, naik dari sekitar 348 miliar yuan pada 2014. "Pembayaran utang kini menjadi kendala nyata bagi ruang fiskal di tingkat daerah," kata Ekonom Utama di China Center milik Conference Board, Yuhan Zhang, dikutip dari laman The Financial Times.
Utang China telah membengkak dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir akibat model pertumbuhan yang didorong oleh investasi, yang sangat bergantung pada pinjaman negara dan insentif bagi proyek-proyek yang didukung pemerintah. Rasio utang publik terhadap PDB diperkirakan akan mencapai 122 persen pada akhir 2026, naik 48 poin persentase dari tingkat sebelum pandemi, menurut analisis Morgan Stanley.
Beijing telah berjanji untuk melakukan lebih banyak upaya guna memacu permintaan domestik yang stagnan, mengingat perlambatan sektor properti selama lima tahun terakhir telah menekan kondisi keuangan rumah tangga maupun pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 4,3 persen pada kuartal kedua, di bawah kisaran target resmi tahunan sebesar 4,5 hingga 5 persen, akibat melemahnya penjualan ritel dan penurunan tajam dalam investasi aset tetap.
China meluncurkan sejumlah langkah pada akhir bulan lalu, termasuk subsidi untuk pembayaran bunga hipotek dan pemotongan suku bunga fasilitas pendanaan. Langkah ini diambil beberapa hari setelah Dewan Negara (kabinet) menyerukan perlunya "meningkatkan" upaya untuk "menerapkan penyesuaian kontrasiklikal dalam kebijakan makro". Otoritas China juga telah meningkatkan upaya untuk menarik kembali pajak atas bunga dan dividen yang diperoleh dari trust (dana amanat) luar negeri, guna mengisi kembali kas pemerintah dengan memungut dana dari warga negara terkaya mereka.
Namun, sejumlah analis mempertanyakan dampak dari langkah-langkah stimulus tersebut. Barclays menggambarkan langkah-langkah itu hanya sebagai "dorongan kecil, bukan pengubah keadaan" (game-changer), sementara Goldman Sachs memperkirakan nilainya setara dengan subsidi fiskal "kecil" yang berpotensi mencapai 100 miliar yuan dalam kurun waktu lima tahun.
"Menurut pandangan kami, kebijakan ini kemungkinan tidak akan memenuhi harapan investor," kata Kepala Riset Properti untuk wilayah China dan Hong Kong di UBS, John Lam, seraya menyoroti batasan nilai hunian sebesar 1,5 juta yuan dalam kebijakan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika