REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, setidaknya dibutuhkan investasi Rp 5.802,6 triliun hingga Rp 5.823,2 triliun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,3 sampai 5,6 persen pada 2020. Sekitar 72 persen di antaranya, atau sekitar Rp 4.205 triliun hingga Rp 4.221,3 triliun berasal dari swasta/masyarakat.
Sri menuturkan, besaran persentase tersebut memperlihatkan bahwa peranan investasi swasta menjadi sangat penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan yang berhubungan dengan investasi menjadi kunci utama. "Apakah itu perbaikan infrastruktur, produktivitas tenaga kerja hingga pasar tenaga kerja," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/6).
Selain itu, Sri menambahkan, kebijakan untuk simplifikasi regulasi yang dapat berdampak positif bagi investasi terus dilaksanakan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga akan menggunakan instrumen fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka mendukung kebutuhan investasi tersebut.
Secara umum, target investasi pada tahun depan mengalami pertumbuhan 7,0 hingga 7,4 persen dibanding dengan 2019, yakni Rp 5.276,6 triliun. Target ini telah tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.
Setelah swasta, kontributor terbesar terhadap pencapaian investasi adalah pemerintah dengan nilai Rp 539,9 triliun hingga Rp 572 triliun. Sebanyak Rp 246,7 triliun-Rp 261,4 triliun di antaranya berangkat dari pemerintah pusat, sedangkan sisanya pemerintah daerah.
Target tersebut mengalami pertumbuhan dibanding dengan proyeksi investasi pemerintah pada 2019, yaitu Rp 483,1 triliun. Pemerintah pusat diprediksi mampu menghasilkan investasi Rp 215,7 triliun, sedangkan Rp 267,4 triliun lainnya dari pemerintah daerah. "Kenaikannya memang cukup signifikan," tutur Sri.
Sementara itu, Sri menjelaskan, BUMN diperkirakan melakukan ekspansi investasi pada 2020, yakni menjadi Rp 471,7 triliun sampai Rp 473,4 triliun. Angka tersebut memang tidak setinggi pada 2018, Rp 502 triliun, tapi lebih tinggi dibanding dengan target tahun ini, yaitu Rp 429 triliun.
Sedangkan, Foreign Direct Investment (FDI) dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) terbilang konstan. Pemerintah menargetkan Rp 426,5 triliun sampai Rp 428,6 triliun investasi berasal dari PMA. "Target ini diharapkan dapat tercapai melalui kebijakan insentif fiskal dan perbaikan iklim berusaha," ujar Sri.
Kontributor terakhir, perusahaan non BUMN dengan nilai Rp 143,2 triliun sampai Rp 143,7 triliun. Angka ini masih lebih tinggi dibanding dengan tahun ini, yaitu Rp 130,2 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
