REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia menargetkan peningkatan pangsa pasar perbankan syariah hingga 20 persen pada 2024. Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menyampaikan peningkatan dapat dimulai dari pertumbuhan aset hingga empat kali lipat. 

Pengamat Ekonomi Syariah Institut Pertanian Bogor, Irfan Syauqi Beik menyampaikan target tersebut sangat tinggi sehingga perlu upaya yang amat keras. Irfan menilai ada banyak hal yang harus dilakukan secara simultan jika pencapaian ditarget dalam 4-5 tahun.

"Sangat perlu keberpihakan yang nyata," kata Irfan kepada Republika.co.id, Kamis (16/5).

Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan transaksi yang biasanya dilakukan di bank konvensional menjadi di bank syariah. Pemerintah memiliki mandat dan kekuasaan penuh pada Bank BUMN sehingga proporsi tertentu bisa dipindahkan dari sana.

Ia mencontohkan, 30-40 persen porsi dana APBN bisa disimpan di bank-bank syariah sehingga dapat mengejar ketertinggalan. Untuk BUMN nonbank, segala transaksinya bisa diarahkan mayoritas ke perbankan syariah.

Selain itu, Irfan menilai integrasi sektor industri halal dapat menjadi momentum sumber pertumbuhan juga. Pengembangan pasar halal dapat diarahkan hanya kepada industri keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip halal itu sendiri.

"Dana-dana sosial keumatan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf) pun perlu digencarkan dan melalui integrasi sektor keuangan syariah," kata Irfan. 

Semua ini perlu dilakukan secara masif dan berbondong-bondong jika serius pada pencapaian goal. Dari sisi bank syariah, mereka perlu terus belajar dengan cepat dan profesional. 

Meski saat ini, bank syariah juga telah memiliki dasar-dasar pelayanan yang baik. Irfan yakin dengan keberpihakan semua stakeholder terkait, maka pengembangan masif bank syariah bisa terlaksana. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika