REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian ESDM dan TNP2K sedang melakukan penyaluran elpiji tiga kilogram melalui mekanisme tertutup. Menanggapi hal tersebut, Pertamina menunggu hasil dari uji coba tersebut untuk kemudian diterapkan secara masal.
Direktur Marketing Retail Pertamina Mas'ud Hamid menjelaskan, saat ini Pertamina masih menunggu keputusan pemerintah. Hanya saja, jika berbicara konsep penyaluran elpiji subsidi agar tepat sasaran, Mas'ud mengatakan, Pertamina saat ini juga sedang bebenah untuk mengatasi distribusi ini.
"Kami juga sedang merumuskan beberapa cara. Tapi kalau soal nanti mekanismenya seperti apa, apakah uji coba yang sekarang itu mau dilanjutkan atau bagaimana, kami ikut saja arahan pemerintah," ujar Mas'ud di DPR, Selasa (14/5).
Mas'ud menjelaskan, Pertamina saat ini sedang mendevelop program bekerja sama dengan Link Aja. Nantinya untuk bisa membeli elpiji subsidi, para masyarakat penerima manfaat bisa melakukan memindai kode QR sehingga Pertamina dan Pemerintah mempunyai data valid pembeli elpiji subsidi tersebut.
"Nanti, ke depannya, ke depannya semoga di akhir tahun saya mau pakai aplikasi Link Aja untuk pangkalan. Jadi, setiap beli 3 kg bisa scan QR code. Tapi ini masih lama, saya masih koordinasi sama Link Aja," ujar Mas'ud.
Sedangkan, untuk tata kelola niaga gas, Mas'ud mengatakan, saat ini pihaknya sedang memberlakukan satu desa satu pangkalan. Hal tersebut diharapkan bisa menjamin pemerataan penyaluran elpiji.
"Jadi, kami itu ada konsep, satu desa itu harus ada satu outlet," ujar Mas'ud.
Mas'ud menjelaskan, hal ini dilakukan selain untuk mengantisipasi kelangkaan juga untuk bisa meratakan distribusi sehingga semua desa mendapatkan suplai yang cukup. "Biar enggak ada desa yang enggak ada outlet. Dan supaya tidak ada dominasi. Kalau mendominasi kan, kalau dia enggak jualan, ada yang kolaps. Nah, ini biar pemerataan distribusi. Secara volume sih enggak nambah," ujar Mas'ud.
Ia menjelaskan, sebenarnya selama ini jumlah outlet atau pangkalan elpiji yang ada jumlahnya 165 ribu pangkalan. Hanya saja, pangkalan ini tidak menyebar secara merata sehingga kerap terjadi keluhan di satu desa tidak ada elpiji tiga kilogram, sedangkan di desa sebelah berlimpah.
"Ya itu masalahnya, ada satu desa ada lima pangkalan. Tapi ada juga satu desa enggak punya pangkalan elpiji. Ro 165 ribu itu, tapi enggak rata. Makanya kan itu lagi diberesin," ujar Mas'ud.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
