REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Masterplan yang disusun bersama Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) ini menjadi acuan bagi pengembangan ekonomi syariah di dalam negeri, termasuk industri dan sistem keuangan syariah. Bahkan, Presiden memasang target untuk menjadikan Indonesia salah satu kekuatan ekonomi syariah terbesar dunia.
Presiden membagi fokus pengembangan ekonomi syariah Tanah Air ke dalam lima sektor, yakni industri makanan dan minuman, tata busana, pariwisata, media dan rekreasi, serta farmasi dan kosmetika. Sebagai langkah pendukung, pemerintah berkomitmen untuk menguatkan keuangan syariah, UMKM berbasis produk syariah, hingga ekonomi digital yang melayani produk syariah.
"Saya sangat senang sekali dengar saat ini sudah ada marketplace yang tawarkan produk halal. Saya kira ini menjadi sebuah step, agar kita tidak hanya menjadi negara konsumen terbesar, namun produsen terbesar dari produk halal yang akan masuk ke negara lain," jelas Presiden saat peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia di Bappenas, Selasa (14/5).
Jokowi memandang, ekonomi syariah bisa menjadi penggerak ekonomi nasional dalam beberapa tahun ke depan. Apalagi, Presiden menyebut bahwa dalam 25 tahun ke depan Indonesia digadang-gadang menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terkuat keempat dunia. Namun Presiden menyadari bahwa mewujudkan negara berkekuatan ekonomi besar bukan perkara mudah. Ada tiga hal yang menurut Jokowi harus segera diselesaikan, yakni pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi syariah, penyiapan sumber daya manusia (SDM) di bidang ekonomi syariah, dan reformasi birokrasi.
"Satu kunci utama untuk mencapai cita-cita itu, terkandung dalam jati diri Indonesia yang memiliki penduduk Muslim terbesar dunia, kuncinya itu ekonomi syariah. Sebagai motor penggerak ekonomi nasional dan sumber kesejahteraan umat," kata Presiden.
Berdasarkan catatan Global Islamic Economics, nilai perdagangan masyarakat dunia di sektor syariah mencapai 3 triliun dolar AS atau setara Rp 45 ribu triliun pada 2023 mendatang. Artinya, ujar Presiden, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pemimpin pasar di industri syariah global.
Ikuti Whatsapp Channel Republika