REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penguatan keuangan syariah menjadi salah satu agenda besar Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 yang diluncurkan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Dulu, ini menjadi fokus utama pengembangan ekonomi syariah Indonesia.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, Bambang Brodjonegoro dalam peluncuran mengatakan strategi tersebut ternyata tidak signifikan membawa peningkatan. Ia menyampaikan sektor keuangan syariah tidak bisa bergerak sendiri.
"Harus ada sisi permintaan yang kuat dari industri sehingga menjadi stimulus perkembangan keuangan syariah," kata dia saat peluncuran MEKSI, beberapa waktu lalu.
Dari sisi perbankan syariah, pembiayaan pada sektor-sektor utama belum tergarap secara optimal. Bambang mengatakan pemerintah tidak mengejar presentase porsi terhadap konvensional dulu, melainkan membesarkan masing-masing bank syariah dengan berbenah.
"Tentu kita butuhkan bank syariah skala besar, namun sebelum menuju ke sana, bank syariah yang sudah ada harus memperbaiki kinerjanya," katanya.
Bambang ingin agar bank syariah pun menjadi pemain utama dalam pendanaan proyek-proyek besar. Tidak hanya sebagai bank alternatif. Selain itu, tidak hanya bermain di ritel, tapi juga menggarap sektor korporasi dengan lebih serius.
Ketua KNKS, Ventje Raharjo menyampaikan agar harapan tersebut tercapai, KNKS mendorong pembentukan bank investasi syariah. Bank tersebut diharapkan memiliki kapabilitas teknis dan keuangan yang dibutuhkan untuk pembiayaan berskala besar, khususnya proyek infrastruktur dan proyek pemerintah.
"Kami juga mengajak perusahaan-perusahaan besar untuk masuk ke dalam industri perbankan syariah," kata Ventje.
Salah satu agenda peluncuran MEKSI 2019-2024 termasuk menandatangani nota kesepahaman dengan Persatuan Direktur Keuangan Indonesia. Ini diharapkan dapat menjadi komitmen awal bagi korporasi untuk lebih mengenal produk-produk bank syariah.
Selain itu, KNKS juga mendorong pembentukan /National Halal Fund (NHF) yang dananya spesifik untuk pengembangan industri halal di Indonesia. Dana tersebut tidak menyediakan pembiayaan secara langsung, namun menggunakan mekanisme subsidi tingkat pembiayaan seperti praktik dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Ventje mengatakan NHF dibangun melalui penguatan bank-bank syariah yang sudah ada saat ini. KNKS ingin nantinya ada bank syariah yang masuk dalam top 10 bank nasional dari segi aset.
"Kita memang punya target pada 2024, aset perbankan syariah bisa mencapai Rp 2.000 triliun," katanya.
Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Januari 2019, aset perbankan syariah tercatat sebesar Rp 466,8 miliar. "Pemikiran terkait insentif-insentif fiskal memang ada dan sedang dibicarakan, didiskusikan, tapi belum selesai," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika