REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar penyusunan rencana APBN 2020 tak hanya difokuskan pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, RAPBN juga akan digunakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di berbagai daaerah.

"Kita harus menggunakan seluruh porsi kebijakan maupun instrumen, termasuk instrumen APBN dalam rangka memacu investasi dan ekspor. Terutama bertumpu kepada bagaimana meningkatkan kualitas SDM kita dan juga untuk tetap menjaga pembangunan infrastruktur," jelas Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4).

Dalam sidang kabinet paripurna pagi ini, Jokowi ingin ada tambahan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan jalan di kabupaten/kota serta pengembangan destinasi wisata. Pembangunan infrastruktur ini dinilai masih dibutuhkan oleh masyarakat di berbagai daerah.

"Karena berdasarkan pertumbuhan dan berbagai program yang kita lihat di masyarakat, kebutuhan infrastruktur apakah itu dalam bentuk jalan raya, air, sanitasi, listrik, itu masih diusahakan di berbagai tempat," tambahnya.

Karena itu, Presiden menginstruksikan agar dilakukan efisiensi anggaran terutama dari sisi belanja barang. Efisiensi anggaran tersebut nantinya akan dialihkan untuk kebijakan pembangunan dan belanja modal baik pembangunan infrastruktur dan juga SDM.

Presiden juga ingin belanja barang di setiap kementerian dan lembaga menggunakan acuan belanja barang pada APBN tahun 2017 untuk diimplementasikan pada RAPBN 2020.

Tak hanya itu, Presiden juga meminta agar dilakukan efisiensi birokrasi serta mendorong investasi dan ekspor melalui berbagai macam insentif. Sri Mulyani menambahkan, anggaran dari tiga kartu sakti Jokowi seperti KIP Kuliah, Kartu Pra Kerja, dan juga Kartu Sembako Murah juga akan disiapkan pada RAPBN 2020.

Ikuti Whatsapp Channel Republika