REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berupaya meningkatkan penyaluran pembiayaan pada tahun ini. Tercatat pada kuartal I 2019, perseroan telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 3 triliun.
Direktur Utama PNM Arief Mulyadi mengatakan penyaluran pembiayaan tersebut digunakan utnuk program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) sebesar Rp 2 triliun dan sisanya program Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM). “Total pembiayaan untuk kuartal I 2019 sekitar Rp 3 triliun. Kami akan menekankan pada pembinaan kapasitas dan kualitas usaha nasabah,” ujarnya usai acara ‘Penandatangan Perjanjian Pembelian Saham antara BTN dan PMN’ di Gedung Kementerian BUMN, Senin (22/4).
Arief menjelaskan program Mekaar ditujukan pada ibu rumah tangga produktif namun tergolong sejahtera. Sementara program ULaMM menyasar pelaku usaha yang belum terjamah akses perbankan, dengan cara melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat di berbagai daerah.
“Tahun ini target nasabah dari dua program (Mekaar dan ULaMM) 4,7 juta nasabah. Tapi kemari akhir Maret sudah 4,4 juta nasabah,” ucapnya.
Menurutnya nasabah dari dua program tersebut berasal dari luar Jawa. Tercatat hingga akhir Maret 2019, nasabah Mekaar sebanyak 4,42 juta dan 72 ribu untuk nasabah ULaMM.
Kedua program tersebut ditargetkan 4,37 juta. Sedangkan tahun lalu, PNM mencatatkan total nasabah sebanyak 4,05 juta. “Penyaluran pembiayaan di atas 1 juta nasabah per akhir Maret 2019, termasuk dari kelas lama yang kemarin Rp 1 juta sampai Rp 2 juta nasabah, khusus Mekaar dan ULaMM,” ungkapnya.
Untuk memenuhi target pembiayaan, PNM akan menyediakan pendanaan sebesar Rp 9,7 triliun-Rp 10 triliun pada tahun ini. Sumber pendanaan tersebut berasal dari penerbitan obligasi dan MTN 60 persen, sementara sisanya dari pinjaman perbankan dan pemerintah.
Perseroan optimistis bisa meraih target pendanaan tersebut, karena melihat realisasi pendanaan tahun lalu jauh lebih besar yaitu Rp 13 triliun. Dalam waktu dekat, perusahaan akan menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) obligasi III Rp 6 triliun, yang direncanakan pada bulan Maret atau Mei 2019. Selain itu, masih banyak penawaran lain yang menjadi opsi pendanaan perusahaan, dan itu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan keuangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika