REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada bidang pertahanan dianggap sudah tepat dan strategis. Tapi, anggaran pertahanan yang hanya 0,8 persen dari APBN diakui masih tergolong kecil.
"Kebijakan memprioritaskan industri pertahanan yang sangat tepat dan strategis. Kita harus menuju dan membangun industri pertahanan yang lebih kuat demi memiliki angkatan bersenjata yang kuat. Sebenarnya, kita sudah mulai dari dulu, namun masih kecil-kecil," ujar mantan Komandan Korps Marinir, Mayor Jenderal TNI Mar (Purn) Djoko Pramono, Rabu (4/3).
Saat ini, kata dia, pembangunan industri pertahanan sudah menjadi prioritas. Sehingga Indonesia memiliki industri alat utama sistem pertahanan (alutsista) seperti kapal perang, kapal selam, tank, dan juga peluru. Dengan memiliki industri pertahanan yang baik, maka akan terjadi transfer tehnologi dalam bidang pertahana itu.
Terkait anggaran pertahanan, Djoko mengakui, porsi 0,8 persen dari APBN, atau senilai Rp 110 triliun, masih tergolong kecil. Apalagi jika dibandingkan dengan anggaran pertahanan negara-negara tetangga di Asia Tenggara dan Asia. Ia pun berharap, anggaran pertahanan itu secara bertahan dinaikkan.
"Baik untuk memperbesar industri pertahanan kita, atau melengkapi persenjataan yang lebih canggih demi menjaga kedaulatan negara," jelasnya.
Ia menambahkan, jika dikaitkan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif, Indonesia tetap harus siap untuk sewaktu-waktu dibutuhkan penggunaan aktif alutsista dalam menjaga kedaulatan. Ia pun berbagi pengalamannya saat masih bertugas dahulu.
"Saya punya pengalaman, dulu kapal TNI AL kita sering ditabrak oleh kapal-kapal nelayan asing yang besar dan punya mesin yang powernya besar. Apalagi senjata kita hanya M16," tuturnya.
Namun, kini berbeda sejak ada kapal patroli TNL AL yang cepat, besar, dan dilengkapi senjata otomatis serta misil jarak pendek. Menurut Djoko, Indonesia ditakuti oleh para nelayan asing pencuri ikan atau yang ingin mengancam kedaulatan negara.
Karena itu, Djoko menyarankan, dalam membangun sistem pertahana dan keamanan negara, matra laut perlu mendapat prioritas pertama. Ia beralasan, yakni Indonesia itu negara yang sangat luas dengan sebagian besar wilayahnya merupakan lautan.
"Saya sarankan, anggaran pertahanan diprioritaskan untuk menjaga lautan dan wilayah kita yang berbatasan laut dengan negara lain. Pentahapannya, bangun kekuatan laut, lalu udara, dan kemudian darat," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
