Selasa 26 Mar 2019 21:59 WIB

Indonesia akan Lakukan Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan Rendah Karbon dapat menurunkan emisi Gas Rumah Kaca.

Rep: Melisa Riska Putri/ Red: Andi Nur Aminah
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro
Foto: Republika TV/Surya Dinata
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia secara serius menerapkan Pembangunan Rendah Karbon (PRK). Hal ini tertuang dalam RPJMN lima tahun ke depan.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, banyak manfaat yang didapat dari penerapan PRK."PRK bisa menghasilkan Produk Domestik Bruto (PDB) rata-rata sebesar enam persen per tahun hingga 2045," ujar dia, Selasa (26/3).

Baca Juga

Menurutnya, PRK juga dapat menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sekitar 43 persen pada 2030, melebihi target penurunan emisi Indonesia yang diniatkan (National Intended Contribution/NDC). Terobosan tersebut dituangkan dalam laporan yang berjudul Pembangunan Rendah Karbon: Perubahan Paradigma Menuju Ekonomi Hijau di Indonesia. Laporan ini yang nantinya diintegrasikan dalam bentuk RPJMN 2020-2024.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ke-13 Mari Elka Pangestu menambahkan, inisiatif PRK menjadi dasar dalam mengidentifikasi kebutuhan investasi ekonomi yang kuat, berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, dengan kebijakan yang jelas dan kemitraan dengan pemangku kepentingan, investasi dan struktur pembiayaan inovatif dapat terwujud.

"Sekaranglah saatnya bergerak. Biaya yang timbul dari pendekatan bisnis seperti biasa sangat tinggi. Kita harus bekerja sama untuk meraih manfaat dari PRK bagi setiap individu," katanya.

Ia pun menyoroti beberapa kebijakan yang diambil Pemerintah Indonesia, antara lain peningkatan bauran EBT 30 persen pada 2045, penurunan intensitas energi 3,5 persen pada 2030 dan 4,5 persen pasca 2030. Selain itu, penegakan hukum terhadap moratorium hutan, kelapa sawit, pertambangan dan lahan gambut, peningkatan target reboisasi lebih dari tiga kali lipat, pemenuhan target air, perikanan dan keanekaragaman hayati, dan peningkatan produktivitas lahan empat persen per tahun.

Dengan intervensi tersebut, Mari mengakui Indonesia dapat mempertahankan penurunan emisi GRK dalam jangka panjang, sehingga pada 2045 emisi diproyeksikan dapat turun sebesar 75 persen.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden dan CEO World Resources Institute Andrew Steer mengatakan, temuan dalam laporan tersebut menunjukkan PRK adalah win-win solution bagi ekonomi Indonesia, untuk rakyat dan untuk lingkungan Indonesia. "Laporan ini memberi kita kepastian bahwa Indonesia dapat meraih semua manfaat dengan menempuh jalur PRK," ujarnya.

Kebijakan dan tindakan yang dicantumkan dalam laporan adalah kunci bagi kehidupan yang lebih baik bagi jutaan masyarakat Indonesia. Dengan laporan ini, ia melanjutkan, Pemerintah Indonesia menunjukkan kepemimpinan global dalam revolusi yang sedang berlangsung bahwa aksi iklim dan pertumbuhan ekonomi dapat saling mendukung.

"Indonesia menjadi contoh hidup dan nyata bagi negara-negara lain, bahwa kita mampu dan harus mencapai aksi penanganan perubahan iklim dan pertumbuhan ekonomi secara bersamaan," ujarnya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement