REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memperoleh apresiasi dan penghargaan Wajib Pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Tahun 2019. PLN mendapatkan apresiasi sebagai BUMN dengan kontribusi besar serta patuh terhadap peraturan perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Tercatat kontribusi pajak PLN ke negara pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp 27, 4 triliun. “Penghargaan wajib pajak yang kita dapatkan ini merupakan hasil kerja keras seluruh insan PLN. Raihan ini mengambarkan bahwa kinerja PLN selama tahun 2018 itu baik, karena kalo kinerjanya baik otomatis kontribusi pajaknya akan baik juga,” ujar Sarwono, seperti dalam siaran pers.

Ke depan PLN akan meningkatkan kinerja keuangannya baik sisi operasional maupun investasi. Mengingat, hal tersebut menurut Sarwono akan mempengaruhi nilai kontribusi pajak PLN untuk Negara yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Sarwono menegaskan, PLN akan mengembangkan sisi investasi dan operasional serta meningkatkan pelayanan untuk melayani masyarakat dengan tarif yang bagus. Dengan begitu, menurutnya, otomatis penjualan PLN akan meningkat yang berdampak pada kontribusi pajak PLN untuk Negara akan naik.

"(Pajak) Yang kembali bisa kita nikmati lagi dalam bentuk pembangunan infrastruktur serta pengembangan pendidikan,” kata Sarwono.

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto pada Rabu (13/3) di Jakarta. Ada 30 wajib pajak yang menerima penghargaan, terdiri dari enam wajib pajak badan dari masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Satu, KPP Wajib Pajak Besar Dua, KPP Wajib Pajak Besar Tiga, dan KPP Wajib Pajak Besar Empat, serta 6 (enam) wajib pajak Orang Pribadi dari KPP Wajib Pajak Besar Empat.

Adapun Kanwil Pajak besar berkontribusi sebesar 31 persen dari keseluruhan penerimaan pajak Indonesia. Jadi, para wajib pajak baik perusahaan maupun perorangan memiliki peran penting untuk mendorong penerimaan pajak tahun ini. Dalam sambutannya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa uang pajak yang dikumpulkan digunakan untuk membangun perekonomian Indonesia menjadi lebih produktif.

"Hasil pajak anda digunakan untuk pembangunan Indonesia. Pertumbuhan tinggi meski situasi 2018 tidak mudah. Kita tumbuh 5,17 persen. Kita gunakan pajak untuk stimulasi ekonomi Indonesia," ujar Sri Mulyani.

Sri mulyani juga menjabarkan, sejak 2015 hingga 2018 sudah banyak hasil yang dicapai pemerintah dari uang pajak. Mulai dari pembangunan jalan tol hingga transportasi umum MRT.

Ia pun mengungkapkan bahwa sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha harus terus dijalin untuk mengembangkan Indonesia. Selain itu, juga untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen di tahun ini.

"Kami janji kumpulkan pajak untuk menggerakkan ekonomi Indonesia lebih baik lagi. Untuk itu kami akan terus undang bapak ibu untuk memberikan feedback ke kami baik dari sisi pelayanan, policy, regulasi. Kami akan sangat terbuka menerima masukan dari dunia usaha karena tugas kami untuk menjadikan ekonomi Indonesia berkembang dengan baik. Sekali lagi terimakasih kanwil LTO dan tahun ini harus tercapai targetnya," ujar Sri Mulyani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika