REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Polana B Pramesti memutuskan jangka waktu larangan terbang pesawat Boeing 737 MAX 8 sampai pihak Federal Aviation Administration (FAA) mengeluarkan keterangan resmi atas rekomendasi FAA terhadap Boeing 737 MAX 8.

Polana menjelaskan pemerintah sejak kejadian jatuhnya pesawat Lion Air JT-610  PK-LQP yang juga menggunakan pesawat Boeing tipe 737 MAX 8 sudah berkirim surat dengan FAA untuk meminta rekomendasi lebih lanjut. Namun, kata Polana selagi menunggu surat keputusan dari FAA terkait keputusan grounded atau larangan terbang bagi Boeing, pemerintah juga melakukan investigasi tersendiri terhadap pesawat Boeing jenis MAX 8 yang dimiliki oleh Garuda dan Lion.

"Sementara kami masih menerapkan grounded sementara kira kira seminggu. Karena kan pesawat nih dmana mana. Kami perlu waktu. Sambil menunggu, FAA semoga FAA segera kasih jawaban. Kalau FAA respon segera jadi keputusan nanti lebih lanjut," ujar Polana di Kantor Kementerian Perhubungan, Rabu (13/3).

Polana juga menjelaskan saat ini total pesawat Boeing MAX 8 yang dioperasikan di Indonesia totalnya ada 11 pesawat. 10 pesawat dimiliki oleh Lion Air Grup dan satu pesawat dimiliki oleh Garuda Indonesia. Polana mengatakan larangan terbang sementara sudah diterbitkan pemerintah per 12 Maret kemarin.

"Larangan terbang tu bukan sanksi. Tapi tindakan preventif dengan berbasis bahawa dengan pertimbangan safety dengan dua jenis kecelakaan dua pesawat tersebut untuk melakukan inspeksi," ujar Polana.

Untuk investigasi internal sendiri, Polana menjelaskan pemerintah melakukan audit khusus untuk 11 pesawat tersebut. Tak hanya melakukan ramp chek saja, tetapi juga sampai kepada detail software dan inspeksi detail seluruh komponen pesawat.

"Kemarin pada tanggal 11 saat setelah kejadian kami menerima surat dari FAA ke semua operator dan dirjen yang punya pesawat 737-MAX yang isinya apa apa saja yang musti kita lakukan. Lalu kami juga tndak lanjuti melalui surat kami krim ke Lion dan Garuda. Ada beberapa hal yang harus diinspeksi lagi oleh operator," ujar Polana.

Ikuti Whatsapp Channel Republika