REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) menilai obligasi daerah memiliki prospek yang menjanjikan. Sejak tiga ketentuannya diluncurkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir 2017, hingga saat ini belum ada daerah yang meluncurkan municipal bond.
Direktur IBPA Wahyu Trenggono menyampaikan obligasi daerah tentu menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk memperoleh pendanaan tambahan selain dari alokasi umum pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah (PAD). "Daerah bisa meluncurkan obligasi untuk mempercepat pertumbuhan wilayah," kata Wahyu di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Pusat, Jumat (15/2).
Ia mengatakan sebenarnya dulu DKI Jakarta sempat hampir mengeluarkan obligasi daerah. Namun, pada akhirnya dibatalkan karena lebih memilih mengefisienkan dana yang sudah ada.
Dari segi keamanan, Wahyu menilai peraturan yang ada sudah cukup komprehensif. Peraturan terkait jaringan pengamanannya sudah bagus dan aman sehingga dana yang masuk tidak akan hilang karena ada jaminan, kepastian pengembalian dana dan aturan lainnya.
Meski demikian, instrumen pasar modal satu ini juga perlu persiapan yang tidak sedikit. Mulai dari persiapan teknis, kebijakan, pemahaman, sistem, koordinasi, baik dengan pemerintah pusat maupun internal pemerintah daerah.
"Persiapannya memang cukup panjang dan penuh kehati-hatian," kata dia.
Wahyu menyampaikan sudah ada beberapa provinsi yang telah melakukan persiapan panjang. Ia berharap setelah pemilihan 2019, pemda bisa lebih berani. Wahyu menyebut Daerah Tingkat I dan II seharusnya bisa siap.
Direktur Bursa Efek Indonesia, Inarno Djajadi sempat mengatakan sejumlah daerah telah menunjukkan ketertarikan meluncurkan municipal bond. Ia menyebut Kalimantan Selatan, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
OJK dan BEI telah bekerja sama dalam road show ke sejumlah daerah untuk sosialisasi. Kalimantan Selatan pun telah mendatangi BEI pada hari ini sebagai bentuk keseriusan menjajaki peluang peluncuran. "Iya nanti juga akan ada lagi yang ke sini, seperti Pak Ridwan Kamil (Jawa Barat), Jawa Timur, banyak yang tertarik," kata dia.
Secara umum, prospek obligasi daerah secara return akan sedikit di atas obligasi milik pemerintah pusat, yakni sekitar delapan-10 persen. Namun, ini akan bergantung juga pada kondisi daerah dan pemerintahnya.
Wahyu menilai rating dari Pefindo bisa cukup baik jika dilihat dari sisi keamanan. Ditambah ketika permintaan cukup tinggi, maka return pun bisa sedikit ditekan oleh pemda jadi lebih rendah.
Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Resnawan menyampaikan Kalsel tertarik menjajaki dan mempelajari pada tahun ini. Diharapkan tahun depan sudah bisa meluncurkan. Ia mengaku belum bisa menyebutkan gambaran nilai obligasi yang akan dikeluarkan.
"Belum, tapi pasti banyak. Untuk kebutuhan infrastruktur saja kan tidak cukup Rp 2-3 triliun, yang jelas akan disesuaikan dengan proyek yang ada," kata dia.
Hal ini karena proyek sasaran pembiayaan pun tidak sembarangan, melainkan proyek yang bisa menghasilkan pendapatan cukup baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
