REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PP (Persero) siap bergabung dengan holding perumahan yang berada di bawah kendali Perum Perumnas dan tetap menjalankan bisnis yang telah dijalankan selama ini.

"Sekalipun akan bergabung dengan holding perumahan, tetapi tidak akan mengubah strategi bisnis yang akan dijalankan pada 2019 sesuai dengan rencana," kata Direktur Utama PT PP (Persero) Lukman Hidayat kepada pers di Jakarta, Rabu (30/1).

Hal tersebut disampaikan usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa 2019 dalam rangka pembentukan holding BUMN Sektor Perumahan dan Pengembangan Kawasan yang dihadiri seluruh direksi dan dewan komisaris. Dalam RUPS tersebut pemegang saham perseroan menyetujui perubahan dasar perseroan dengan penghapusan status persero menjadi nonpersero.

Dikatakan Lukman, perseroan akan bergabung dan bersinergi dengan sejumlah BUMN lainnya dalam holding Perumahan dan Pengembangan Kawasan. Perusahaan tersebut adalah PT Wijaya Karya Tbk, PT Amarta Karya, PT Bina Karya, dan PT Indah Karya.

Sebanyak 51 persen Saham Seri B milik pemerintah dialihkan sebagai penyertaan modal negara ke dalam saham Perum Perumnas. Sedangkan, Saham Seri A tetap dimiliki oleh pemerintah.

Menurutnya, dengan holding akan memperkuat posisi perseroan dalam rangka menciptakan nilai tambah dan optimalisasi pengembangan bisnis yang akan memberikan dampak bagi masyarakat dan pemerintah. "Terbentuknya holding akan meningkatkan kapasitas pendanaan, peningkatan capex, peningkatan pendapatan, peningkatan efisiensi biaya, serta menambah laba serta ekuitas," kata Lukman.

Dikatakan pula, bersinerginya BUMN sektor perumahan juga akan meningkatkan kemampuan bisnis antarlini usaha sehingga lebih efisien dan tercipta kondisi finansial sehat, sekaligus memperbesar peluang ketersediaan dana untuk membangun perumahan nasional serta mengatasi kekurangan perumahan. "Kami berharap holding sektor Perumahan dan Pengembangan Kawasan akan dapat menjadi champion city developer," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika