REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) terus mendorong percepatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Apalagi tahun ini pemerintah menargetkan 60 persen dari total penyaluran KUR untuk sektor produksi.
Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM Yuana Sutyowati mengatakan, ketika 90 persen penyaluran KUR masih didominasi sektor ritel, penyalur KUR cukup menyasar pasar.
"Kini, dengan aturan 60 persen untuk sektor produksi, para penyalur KUR pun banyak mendatangi sentra-sentra produksi yang ada di tengah masyarakat," ujarnya saat berbincang dengan wartawan di Gedung Kemenkop UKM, Selasa (22/1).
Guna memperluas penyaluran KUR, Komite Kebijakan mengusulkan adanya skema KUR untuk kalangan pensiunan. Namun KUR untuk kalangan pensiun ini tetap menyasar sektor produksi.
"Artinya, skema itu ditujukan untuk para pensiunan yang sudah memiliki usaha dengan gaji pensiunan yang bersangkutan sebagai jaminannya," kata Yuana.
Berdasarkan kebijakan KUR 2019, plafon KUR tahun ini dipatok sebesar Rp 140 triliun dengan suku bunga KUR 7 persen efektif per tahun.
Sementara untuk penyaluran KUR 2018, realisasi per 31 Desember 2018 sudah mencapai Rp 120,08 triliun. Angka tersebut setara dengan 97,21 persen dari target tahun 2018 yakni Rp 123,8 triliun dengan 4.440.028 debitur.
Penyaluran KUR masih didominasi untuk skema KUR Mikro atau 61,34 persen diikuti dengan skema KUR Kecil sebesar 38,18 persen, dan KUR TKI yakni 0,48 persen. "Data tersebut menunjukkan pemerintah memberi perhatian terhadap pemerataan akses pembiayaan usaha mikro," ujarnya.
Terkait penyalur KUR, sampai dengan tahun 2018 sebanyak 42 lembaga keuangan yang terdiri dari 36 lembaga perbankan dan enam Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), termasuk diantaranya dua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan lembaga penjamin KUR sebanyak 11 perusahaan.
"Sementara realisasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 sampai 31 Desember 2018 sebesar Rp 334,22 triliun yang disalurkan kepada 13,89 juta debitur," ujar Yuana.
Ia menambahkan, tahun ini terdapat satu KSP yang sudah ditetapkan sebagai penyalur KUR yaitu KSP Guna Prima Dana. Koperasi primer provinsi asal Kabupaten Badung, Bali ini memiliki jumlah anggota sebanyak 440 orang.
"KSP Guna Prima Dana mendapat plafon penyaluran KUR 2019 sebesar Rp 8,5 miliar," kata Yuana.
Dua koperasi lainnya, Kospin Jasa (Pekalongan) tahun lalu mendapat plafon KUR sebesar Rp 55 miliar yang merupakan jenis KUR Mikro. Sedangkan KSP Kopdit Obor Mas (Maumere, NTT) tahun lalu mendapat alokasi dana KUR sebesar Rp 150 miliar yang terdiri dari Rp 100 miliar KUR Mikro dan Rp 50 miliar KUR Kecil/Khusus.
"Saat ini, sudah ada sekitar 23 koperasi lainnya yang tengah dikaji sebagai penyalur KUR. Tidak harus koperasi besar, yang penting memiliki likuiditas yang bagus dan kinerja usaha yang sehat," katanya.
Yang tak kalah penting, kata dia, terus bergulirnya program pendampingan KUR. Pada 2018, terdapat 314 orang tenaga pendamping KUR dengan 33 orang koordinator yang dilaksanakan di 20 provinsi. Dengan jumlah realisasi tersebut, pendampingan KUR untuk 14.677 usaha mikro.
Saat ini plafon pengajuan KUR secara kumulatif dari 14.677 proposal senilai Rp 390,88 miliar. Dengan realisasi akad kredit 10.908 proposal atau 74,3 persen senilai Rp 264,58 miliar.
"Meningkat sebesar Rp 12,06 persen dari tahun 2017," ujar Yuana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
