REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) Ignasius Rendroyoko menargetkan rasio elektrifikasi di NTT akan naik menjadi 80 persen dari jumlah sebelumnya yang hanya mencapai 60 pesren pada tahun 2018.
"Saat ini rasio elektrifikasi di NTT baru mencapai 60 persen. Tahun ini sampai akhir tahun 2019 kami targetkan mencapai 80 persen," katanya kepada wartawan di Kupang, Senin.
Hal ini disampaikannya usai menghadiri acara pisah sambut General Manager PLN yang lama Christyono yang bertugas menjadi GM PLN wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo. Ia mengatakan bahwa angka rasio elektrifikasi akan terus ditingkatkan setiap tahun menjadi 100 persen. Sehingga seluruh rumah di setiap desa akan dialiri listrik atau sudah berlistrik.
"Kita pastikan bahwa pada tahun ini seluruh desa di NTT bakal menikmati aliran listrik," ujarnya lagi.
Yoko nama sapaan Ignatius Rendroyoko yang juga pernah menjadi GM PLN Area Kupang 10 tahun yang lalu itu menambahkan jika seluruh desa sudah dialiri listrik, nantinya kepala keluarga yang menentukan ratio elektrifikasi. "Kita akan kejar ke 100 persen rasio elektrifikasinya dan membutuhkan waktu sekitar 1-2 tahun lagi," tambah dia.
Saat ini kata dia, dari target 1.200 desa di provinsi berbasis kepulaun itu yang akan dialiri listrik tersisa 770 desa yang belum dialiri. Artinya bahwa saat ini baru ada 430 desa yang sudah dialiri listrik, karena ada beberapa kendala yang dihadapi.
Beberapa kendala itu seperti medan berat serta letak rumah penduduk yang berjauhan. Namun menurut Rendroyoko, PLN tetap bekerja keras untuk melistrik seluruh desa selama 2019.
"Tantangan yang ada saat ini, bagi PLN merupakan kewajiban yang butuh ekstra usaha," ujarnya.
Kendala lain ialah adanya keterbatasan masyarakat untuk membayar biaya pemasangan listrik. Karena itu, PLN telah membahas persoalan ini bersama pemerintah provinsi.
Salah satu langkah yang ditempuh ialah adanya dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten untuk membantu biaya pemasangan listrik warga tidak mampu lewat dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahan, bantuan pemerintah daerah, maupun Kementerian Sosial. "Dari sisi kontraktor listrik, ada skema yang membuat kita tawarkan kepada pelanggan untuk mendapatkan sambungan listrik dengan harga murah," ujarnya.
Sementara itu pejabat lama Christiyono dari pengalaman yang ia temui selama menjabat sebagai GM PLN di NTT selama satu tahun mengatakan persoalan aksesibilitas di NTT tidak gampang. Sebab banyak desa di provinsi itu hanya bisa diakses lewat laut.
Kondisi tersebut membuat PLN harus bekerja keras dengan sumber daya yang terbatas untuk membawa listrik ke desa-desa tersebut. Selain itu banyaknya desa belum berlistrik akibat pemekaran desa yang berlangsung setiap tahun.
"Kita sudah menyiapkan dana dan peralatan tetapi aksesbilitas ke desa sulit. Kalau sudah begitu, kita harus mencari jalan yang lain, dan tentunya butuh kerja keras, tuntas, dan iklas," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
