Selasa 23 Jun 2026 10:11 WIB

Ekonom: Piutang Pemerintah Persempit Ruang Keuangan PLN

Besarnya piutang mempengaruhi kemampuan PLN menjaga keandalan pasokan.

Rep: M. Nursyamsyi/ Red: Friska Yolandha
Ilustrasi pengiriman batu bara sebagai bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menggunakan kapal Baruna Power 3301 milik PT PLN Energi Primer Indonesia.
Foto: PLN
Ilustrasi pengiriman batu bara sebagai bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menggunakan kapal Baruna Power 3301 milik PT PLN Energi Primer Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan piutang pemerintah yang belum dibayarkan membuat ruang finansial PLN menjadi semakin terbatas. Faisal menilai besarnya piutang turut memengaruhi kemampuan keuangan perusahaan dalam menjaga keandalan pasokan listrik nasional.

"Kalau kita kaitkan dengan kasus pemadaman listrik PLN yang terjadi pada saat sekarang, ini kan sebetulnya berarti piutang pemerintah atau utang pemerintah kepada PLN yang masih banyak belum terbayar, ini kan salah satu faktor yang membuat ruang finansial atau keuangan dari PLN itu menjadi semakin terbatas," ujar Faisal saat dihubungi Republika di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Baca Juga

Faisal menyebut kondisi itu secara tidak langsung berhubungan dengan kapasitas finansial PLN dalam menjalankan operasional perusahaan. Salah satu persoalan yang muncul adalah terbatasnya pasokan batu bara akibat adanya selisih yang cukup lebar antara harga yang dibayar PLN dan harga batu bara di pasar global.

"Kasus pemadaman listrik yang ada sekarang ini sebetulnya secara tidak langsung berhubungan dengan kapasitas finansialnya PLN juga. Karena memang masalah utamanya adalah terbatasnya pasokan batu bara ke PLN karena adanya spread perbedaan antara harga beli PLN dengan harga di pasaran global yang lebar," ucap dia.

Faisal menjelaskan kemampuan PLN membeli batu bara sangat bergantung pada kondisi keuangan perusahaan. Ketika kemampuan keuangan terbatas, ucap dia, maka ruang untuk meningkatkan harga pembelian bahan baku juga menjadi terbatas.

Ia menilai apabila harga pembelian batu bara perlu dinaikkan agar pasokan tetap terjaga, maka perlu ada pembagian beban antara PLN dan pemerintah. Namun skema tersebut akan sulit dijalankan apabila pemerintah sendiri masih memiliki kewajiban yang belum dibayarkan kepada PLN.

 
 
 
Lihat postingan ini di Instagram
 
 
 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Republika Online (@republikaonline)

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement