REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman berpendapat implementasi B50 terbilang strategis. Namun tetap harus memperhatikan disiplin fiskal.

“B50 layak secara strategis untuk ketahanan energi, tetapi secara fiskal harus dijalankan dengan disiplin,” kata Rizal saat dihubungi di Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Dalam konteks makro, kata dia, kebijakan B50 berpotensi memberi manfaat devisa yang besar karena dapat menekan impor solar.

Pemerintah memperkirakan penghematan impor dari B50 pada 2026 mencapai sekitar Rp157,28 triliun, lebih tinggi dibanding skenario B40 sekitar Rp139,8 triliun.

Namun, Rizal menilai angka tersebut tak bisa serta merta dianggap sebagai penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasalnya, penghematan terjadi pada devisa dan impor energi, sementara biaya program muncul melalui insentif biodiesel, dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), potensi kompensasi energi, serta risiko selisih harga antara minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan solar fosil.

“Perhitungan gross, secara manfaat devisa B50 kemungkinan lebih besar dibanding biaya langsung program. Tetapi secara fiskal, manfaatnya tidak otomatis lebih besar bagi APBN,” jelasnya.

Dia menyebut kunci keuntungan B50 terletak pada selisih harga CPO dengan diesel atau gasoil.

Jika harga minyak dunia tinggi dan harga CPO relatif terkendali, B50 akan lebih ekonomis karena impor turun, tekanan neraca transaksi berjalan berkurang, dan kebutuhan subsidi atau kompensasi BBM bisa ditekan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika