REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang sudah diterbitkan agar pelebaran defisit neraca perdagangan tidak terjadi lagi di masa depan. Sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sudah menunjukkan hasil.

"Setiap saat kami evaluasi efektivitas kebijakan ekspor dan upaya mengendalikan impor," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (16/1). 

Sri Mulyani mengatakan berbagai upaya untuk mendorong ekspor nonmigas dan mengurangi impor migas sudah dilakukan pemerintah. Kebijakan yang dilakukan antara lain memperbaiki iklim investasi untuk mendorong modal masuk ke industri berbasis ekspor dan subtitusi impor. Selain itu, pemerintah mewajibkan pemanfaatan biodiesel (B20) untuk mengurangi impor solar serta menaikkan tarif pajak penghasilan (PPh) impor untuk barang-barang mewah. 

Sri Mulyani memastikan kebijakan tersebut sudah mulai memperlihatkan hasil karena pelaku industri sudah mulai memakai bahan bakar biodiesel. "Berdasarkan statistik, sejak penggunaan B20, hampir semua impor minyak terutama diesel menurun," katanya.

Kenaikan tarif PPh impor ikut menurunkan impor barang jadi sebesar 12,9 persen diikuti barang mewah 15,4 persen. Namun, impor barang konsumsi masih naik sebesar 0,5 persen.

Meski demikian, ia mengakui impor migas masih cukup tinggi sehingga menjadi salah satu penyebab utama defisit neraca perdagangan sepanjang 2018 mencapai 8,57 miliar dolar AS. "Kita lihat beberapa langkah yang sudah dilakukan memberikan dampak, tapi impor masih cukup besar, seperti minyak," ujar Sri Mulyani. 

Untuk itu, evaluasi ini dilakukan termasuk kemungkinan penggunaan instrumen fiskal agar ekspor produk manufaktur meningkat dan negara tujuan dagang makin bertambah. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika