Kamis 03 Jan 2019 23:51 WIB

Menko Darmin: Pasti akan Ada APBN-P 2019

APBN-P bukan sesuatu yang asing dalam pengelolaan fiskal di Indonesia

Rep: Ahmad Fikri Noor/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memberikan sambutan saat pembukan perdagangan 2019 di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (2/1).
Foto: Republika/Prayogi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memberikan sambutan saat pembukan perdagangan 2019 di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (2/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan, kemungkinan terjadinya revisi APBN pada tahun ini terbuka lebar. Hal ini lantaran kondisi perekonomian dunia tidak dapat diprediksi secara pasti. Seperti diketahui, pergerakan asumsi makro seperti kurs dan harga minyak akan mempengaruhi kinerja APBN. 

"Ya siapapun pemenang (pemilihan presiden) pasti akan ada APBN-P (APBN Perubahan). Setiap tahun itu ada APBN-P karena ada adjustment," kata Darmin di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Kamis (3/1). 

Dia mengatakan, APBN-P bukan sesuatu yang asing dalam pengelolaan fiskal di Indonesia dan kerap dilakukan untuk menyesuaikan perubahan asumsi makro. "Kemarin (2018) itu tidak ada APBN-P karena juga sudah tahun terakhir sehingga ya tidak perlu ada APBN-P. Tapi, secara normal APBN-P itu ada," kata Darmin. 

Selain itu, Darmin menyampaikan sektor riil perekonomian relatif mampu bertahan terhadap gonjang-ganjing perekonomian dunia. Begitu pula dengan keadaan pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, dia meyakini kinerja penerimaan pajak pun akan tetap berjalan dengan normal. 

Untuk diketahui, penerimaan negara pada 2018 berhasil mencapai Rp 1.942,3 triliun atau 102,5 persen dari target. Jika dibandingkan dengan capaian 2017, maka realisasi penerimaan negara tumbuh sebesar 16,6 persen. 

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, penerimaan pajak 2018 masih mengalami shortfall atau tak mampu mencapai target. Dia memerinci, penerimaan pajak adalah sebesar Rp 1.315,9 triliun atau 92,4 persen dari APBN 2018. Realisasi itu tumbuh 14,3 persen dibandingkan realisasi 2017. 

Selain itu, realisasi penerimaan Bea Cukai 2018 mencapai Rp 205,5 triliun atau 105,9 persen dari APBN 2018. Capaian itu tumbuh 6,7 persen dibandingkan realisasi 2017. 

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melonjak tinggi dengan mencapai Rp 407,1 triliun atau 147,8 persen dari target APBN 2018. Sri menyebut, pertumbuhan PNBP 2018 yang sebesar 30,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya merupakan pertumbuhan tertinggi sejak 2009. Capaian PNBP tersebut dipengaruhi oleh peningkatan harga komoditas dunia terutama harga minyak dan batu bara. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement