REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membenarkan adanya anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) di kisaran Rp 17 triliun sampai Rp 23 triliun yang masih diblokir. Wakil Menteri Keuangan I Anny Ratnawati mengatakan pembukaan blokir anggaran tersebut sedang diproses di Direktorat Jenderal Anggaran. 

Meskipun begitu, Anny membenarkan adanya blokir permanen sebesar Rp 1,2 triliun terhadap anggaran belanja K/L. "Karena mereka tidak bisa melakukan eksekusinya. Kita akan lihat perkembangan ke depan," ujar Anny kepada wartawan saat ditemui di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (28/8).  Akan tetapi, Anny enggan mengungkapkan K/L yang anggarannya diblokir permanen. 

Sampai semester I 2013, realisasi belanja pemerintah pusat tercatat Rp 421,1 triliun atau 35,2 persen dari pagu Rp 1.196,8 triliun. Rinciannya realisasi belanja pegawai Rp 106,9 triliun (45,9 persen pagu Rp 233 triliun), belanja barang Rp 45,1 triliun (22,2 persen pagu Rp 202,6 triliun) dan belanja modal Rp 34 triliun (18,1 persen pagu Rp 188,3 triliun). 

Sedangkan pada semester I 2012, realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 393,899 triliun atau 36,8 persen dari pagu Rp 1.069,534 triliun.  Rinciannya realisasi belanja pegawai Rp 104 triliun (49 persen pagu Rp 212,255 triliun), belanja barang Rp 41,812 triliun (22,4 persen pagu Rp 186,582 triliun) dan belanja modal Rp 30,636 triliun (18,2 persen pagu Rp 168,671 triliun).

Pada akhir tahun, realisasi belanja pemerintah pusat Rp 1.001,3 triliun atau 93,6 persen dari pagu Rp 1.069,5 triliun.  Diantaranya belanja pegawai Rp 197,7 triliun (93,1 persen pagu Rp 212,3 triliun), belanja barang Rp 137,2 triliun (84,7 persen pagu Rp 162 triliun) dan belanja modal Rp 140,2 triliun (79,6 persen pagu Rp 176,1 triliun).  

Anny menjelaskan dalam pertemuan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) di Yogyakarta beberapa waktu lalu dilakukan evaluasi tentang realisasi anggaran di semester I 2013.  Selain itu, juga dilihat proses penyelesaian dokumen terkait APBN Perubahan 2013 dan permasalahan dalam lelang barang dan jasa. 

Menurut Anny, terdapat sekitar 85 K/L yang prosesnya penyelesaian dokumen APBNP 2013 yang belum rampung akibat belum selesainya penetapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa), belum selesainya pembahasan dengan komisi mitra di DPR dan beberapa permasalahan lainnya. "Kami sudah minta K/L untuk segera melengkapinya," kata Anny. 

Selain itu, kesiapan program terkait lelang penting untuk dilakukan sehingga lelang barang dan jasa bisa segera dilakukan. Lebih lanjut, Anny mengatakan percepatan belanja K/L dalam APBNP harus dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. 

"Karena kan pilarnya ada belanja pemerintah dan PMTB berupa belanja modal dari pemerintah," ujar Anny.  Sebagai gambaran, pertumbuhan ekonomi semester I 2013 tercatat 5,92 persen.  Rinciannya pertumbuhan di kuartal I 2013 sebesar 6,03 persen dan pertumbuhan di kuartal II senilai 5,81 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika