Rabu 19 Dec 2018 06:31 WIB

Pembangunan Bandara Bali Utara Gunakan Skema KPBU

Kehadiran bandara baru diharapkan menopang tingginya aktivitas penumpang Ngurah Rai.

Rep: Mutia Ramadhani/ Red: Friska Yolanda
Bandara Ngurah Rai, pintu wisatawan masuk ke Bali menggunakan pesawat.
Foto: EPA
Bandara Ngurah Rai, pintu wisatawan masuk ke Bali menggunakan pesawat.

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Pemerintah pusat dan provinsi Bali terus mematangkan rencana pembangunan Bandara Bali Utara di Kabupaten Buleleng. Direktur Bandar Udara Kementerian Perhubungan, Mohamad Pramintohadi Sukarno mengatakan protek ini nantinya akan didanai melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Skema pendanaan kreatif ini, kata Pramintohadi salah satu cara untuk meminimalisasi pendanaan dari APBN untuk proyek-proyek infrastruktur yang bersifat segera. Ini karena pintu masuk ke Bali melalui jalur udara saat ini hanya terpusat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

"Penutupan Bandara Ngurah Rai, sebagaimana kasus Gunung Agung saat menyemburkan abu vulkanis ke tenggara membuat operasi bandara ini terpaksa ditutup. Ini menyebabkan lalu lintas penerbangan terhenti," katanya dalam Konsultasi Publik bersama Pemerintah Provinsi Bali, Selasa (18/12).

Selama sembilan tahun terakhir, PT Pembangunan Bali Mandiri (Pembari) telah merintis pembangunan bandara baru yang berlokasi di Kubutambahan ini. Kajian independen dan serangkaian studi kelayakan juga telah dilakukan bersama dengan pemerintah pusat.

Pramintohadi mengatakan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai saat ini hanya memiliki satu runway dengan kapasitas maksimal 30 juta per tahun. Ini diperkirakan sudah tak bisa lagi menampung kapasitas penumpang dalam waktu lebih dari lima tahun ke depan.

Gubernur Bali, Wayan Koster mendukung skema KPBU untuk Bandara Bali Utara. Di dalamnya ada peran pemerintah, sehingga kepastian anggaran dan realisasi pembangunan terjamin.

"Dengan telah ditentukannya lokasi pembangunan bandara di Kubutambahan, polemik terkait lokasi ini dianggap sudah selesai," katanya.

Koster berharap bandara ini bisa selesai maksimal 2024 jika keputusan resmi penetapan lokasi (penlok) turun dari pemerintah pusat tahun depan. Investasinya diperkirakan mencapai Rp 15 triliun.

Keberadaan  Bandara Bali Utara, sebut Koster akan mengatasi ketimpangan pembangunan yang saat ini terpusat di Bali Selatan. Gubernur mengajak masyarakat Bali, khususnya Buleleng mendukung penuh rencana ini agar proses pembangunannya nanti berjalan lancar.

"Tidak ada cara lain menyeimbangkannya selain pembangunan infrastruktur, salah satunya bandara ini," katanya. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement