REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan harga BBM non-subsidi akan turun paling lambat Januari 2019. Skema penurunan harga BBM adalah Pertamina menyerahkan laporan harga jualnya kepada Kementerian ESDM.
"Janjinya (Pertamina) turun Januari 2019," kata Djoko Siswanto kepada pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa.
Dalam skema penurunan BBM nonsubsidi, Pertamina menyerahkan laporan harga jualnya kepada pemerintah. Namun, menurut penuturan Djoko Siswanto hingga saat ini laporan tersebut belum diterima oleh Kementerian ESDM. Apabila sampai Januari 2019 Pertamina belum menurunkan harga, maka Kementerian ESDM akan memanggil perusahaan Plat merah tersebut.
BBM nonsubsidi diturunkan harganya menyusul turunnya harga minyak dunia. Namun secara detail formula harga batasnya belum ditentukan oleh pemerintah.
Sebelumnya, Head of Petroleum Retail PT AKR Corporindo Muliady Jahja menyebutkan pihaknya sudah menurunkan harga bahan bakar minyak nonsubsidi jenis Akra 92 sebesar Rp 100 per liter seiring penurunan harga minyak dunia. "Mulai 1 Desember 2018, kita sudah lakukan penyesuaian harga untuk produk nonsubsidi jenis Akra 92," ujarnya.
Dia menjelaskan dengan penurunan Rp 100 per liter, maka harga BBM Akra 92 saat ini menjadi Rp 9.700 per liter dari sebelumnya Rp 9.800 per liter.
"Harga minyak dunia meski cenderung turun, namun itu juga fluktuasi sebenarnya. Kita prediksikan harga minyak dunia masih bisa juga naik," papar dia.
Muliady mengatakan pihaknya akan terus meninjau harga BBM secara berkala. Naik dan turunnya harga yang dijual akan mengikuti harga pasar yang ada tersebut.
"Harga BBM kita dibandingkan sejenis dengan produk lainnya saat ini jauh lebih kompetitif. Naik dan turun harga akan kita tinjau secara berkala," jelas dia.
Terkait penambahan stasiun BBM AKR di Kalbar, menurutnya, terlebih dahulu akan melihat lokasi dan potensi yang ada.
"Kalbar tentu sangat berpotensi terutama untuk kalangan pelanggan industri yang saat ini masih mendominasi. Lokasi yang strategis diutamakan agar nilai keekonomian bisa masuk," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika