REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya turut mengawasi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai tanggungan utang. Hingga kuartal III 2018, total utang perusahaan BUMN mencapai Rp 5,271 triliun.

Sri Mulyani menilai Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara pun perlu untuk terus memonitor kondisi utang BUMN. Terlebih BUMN sediri sebagai agen pembangunan yang menerima modal dari anggaran BUMN. Sebab itu, menurutnya kondisi BUMN pun harus terus dipantau.

“Utang BUMN kita terus monitor. Kita juga koordinasi dengan Menteri BUMN,” tutur Sri Mulyani usai membuka Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) di Nusa Dua, Bali pada Kamis (6/12).

Karena itu Sri Mulyani mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian BUMN. Meski BUMN mempunyai utang total hingga Rp 5,271 triliun, namun menurut Sri Mulyani kondisi keuangan BUMN masih baik karena memiliki nilai aset yang lebih tinggi dari pada tanggungan utang.

Aset BUMN hingga kuartal III tahun ini total mencapai Rp 7,718 triliun. Di samping itu, pemerintah pun memberikan penjaminan terhadap BUMN. Sehingga menurutnya meski BUMN memiliki utang namun kondisinya tetap stabil. 

Sebab itu dia meminta masyarakat tak mengkhawatirkan dengan kondisi utang BUMN saat ini. Sri Mulyani meminta agar melihat kondisi  BUMN  secara keseluruhan. Tak hanya utang, namun juga melihat aset yang dimiliki BUMN.

“Tak masalah, ekuitasnya lebih besar. Akan menjadi masalah kalau sebaliknya, punya utang tak punya ekuitas. Jadi masyarakat juga  harus mnelihat semuanya,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika