REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Transportasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwilaksana menjelaskan ada beberapa dampak terkait penundaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan kereta ringan atau right rali transit (LRT) Jabodebek. Aditya mengakui beberapa proyek yang bersingguan di titik yang sama memang akan berdampak pada kelangsungan proyek tersebut.
"Memang pengerjaan di satu titik lebih dari satu kontruksi dapat berdampak saling mengganggu pelaksanannya konstruksi itu masing-masing," kata Aditya kepada Republika.co.id, Rabu (21/11).
Untuk proyek LRT Jabodebek, Aditya mengakui pembangunannya hanya di Kilometer 11 sampai 17, bukan di keseluruhan paket LRT Jabodebek Bekasi Timur-Cawang. Aditya menilai, saat ini perlu dilihat sejauh mana presentase proyek LRT Jabodebek tersebut selesai di Kilometer 11 sampai 17 Tol Jakarta-Cikampek.
Aditya mengatakan jika pada titik tersebut LRT Jabodebek penyelesaiannya baru 35 sampai 50 persen maka akan memiliki dampak yang signifikan. "Apalagi kalau diprediksi penundaan sampai enam hingga tujuh bulan, itu signifikan sekali," ujar Aditya.
Padahal, kata dia, LRT Jabodebek ditargetkan dapat beroperasi pada Maret 2019 sehingga penundaan di titik tersebut akan berdampak pada penyelesaian proyek. Hanya saka jika di titik tersebut progrenya sudah mencapai 70 sampai 80 persen maka tidak akan memakan waktu terlalu panjang.
Hanya saja, Aditya menilai meski presentase sudah berada pada 70 sampai 80 persen, LRT Jabodebek diprediksi akan lebih lambat penyelesaiannya dari target. "Saya rasa pada 2020 baru selesai. Yang jelas itu akan menunda penyelesaian," ungkap Aditya.
Sementara untuk kereta cepat Jakarta-Bandung, Asitya menilai pengerjaan fisik belum sampai ke Tol Jakarta-Cikampek. Dia mengatakan untuk pengerjaan kereta cepat Jakarta-Bandung baru fokusnya masih di area Purwakarta-Padalarang yang struktur tanahnya masih di pegunungan.
Dengan begitu, Aditya mengatakan dampaknya belum terlalu signifikan jika dibandingkan LRT Jabodebek. "Untuk kereta cepat Jakarta-Bandung pengaruhnya masih ke progres penyelesaian pembangunan yang tertunda," tutyr Aditya.
Dia melanjutkan, jika progres penyelesaian tertunda maka akan mempengaruhi pencairan dana pinjaman tahap berikutnya. Sementara untuk penyelesaian protek kereta cepat masih terlalu panjang sehingga tidak akan berdampak pada target pengoperasian yang terlabat.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta penundaan dua proyek di titik tertentu untuk memperlancar lalu lintas Tol Jakarta-Cikampek. Sebab pada Kilometer 11 sampai 17, tingkat kemacetan di Tol Jakarta-Cikampek sangat tinggi.
Selain menunda dua proyek tersebut, sejumlah rencana akan diterapkan untuk menangani Kepadatan Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan pada dasarnya jalan tol buka satu-satunya akses Jakarta-Cikampek.
Budi menilai masih ada jalan negara Bekasi-Karawang dan Jalan Kalimalang yang dapat dioptimalkan. Budi menjelaskan berdasarkan keputusan beberapa pihak terkait, sudah ditentukan strategi yang dapat dilakukan untuk mengurai kepadatan di Tol Jakarta-Cikampek.
"Kalau jalan tol padat, di pintu tol Tambun akan ada petugas yang mengalihkan kendaraan pribadi untuk lewat Jalan Kalimalang," kata Budi.
Kemudian, kata Budi, terkait manajemen rekayasa lalu lintas di Tol Jakarta-Cikampek akan diterapkan beberapa aturan. Pada lajur 1 dan 2 digunakan untuk mobil barang (golongan III-IV), lajur 3 dan 4 digunakan untuk kendaraan Golongan (I-II), dan rambu imbauan akan diubah menjadi rambu larangan.
Sementara untuk kendaraan yang kelebihan muatan dan dimensi akan dilarang melintas di Tol Jakarta-Cikampek serta penindakannya. Ganjil genap juga akan dioptimalkan di gerbang Tol Tambun sejak pukul 06.00 WIB hingga 09.00 WIB yang akan dimulai pada Desember 2018.
Ikuti Whatsapp Channel Republika