REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia dan Mozambik berhasil menyepakati draft text Indonesia- Mozambique Preferential Trade Agreement (IM-PTA) pada perundingan putaran kedua di Maputo, Mozambik, pada pekan lalu. Pada perundingan tersebut, Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan RI Ni Made Ayu Marthini, sedangkan Delegasi Mozambik dipimpin Director of National External Trade Kementerian Industri dan Perdagangan Mozambik, Amilcar Arone.
Made menjelaskan, delegasi kedua negara juga membahas mengenai modalitas penurunan tarif dan berhasil menyelesaikan sebagian besar draft text ketentuan yang mengatur keterangan asal barang (Rules of Origin/ROO). "Pertemuan berlangsung produktif dan kedua delegasi menunjukkan semangat kerja sama yang tinggi. Kedua negara juga berkomitmen menyelesaikan perundingan pada tahun ini," ujarnya dalam rilis yang diterima Republika, Senin (12/11).
Made menambahkan, perundingan dagang dengan negara-negara di kawasan Afrika merupakan prioritas Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari kebijakan perdagangan yang lebih proaktif ke kawasan Afrika.
Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan dan penjajakan ke hampir seluruh negara di benua Afrika. Termasuk di antaranya ke bagian selatan melalui SACU (Southern African Customs Union), kawasan barat melalui ECOWAS (Economic Community of West African States), dan kawasan timur melalui EAC (East African Community). Sementara itu, di kawasan Utara, Indonesia sedang melakukan perundingan dengan Tunisia (IT-PTA) dan Maroko (IMA-PTA).
Perundingan yang saat ini dilakukan adalah dengan format PTA (Preferential Trade Agreement). Pada perjanjian ini, konsesi penurunan tarif dilakukan terbatas untuk beberapa produk yang dianggap prioritas bagi kedua negara sehingga dapat meningkatkan perdagangan kedua negara.
Made mengatakan, PTA antara kedua negara dapat saling menguntungkan karena rata-rata tarif produk di kawasan ini cukup tinggi. "Selain itu, PTA relatif dapat diselesaikan dengan cepat sehingga dapat diimplementasikan dengan cepat," tuturnya.
PTA dengan Mozambik merupakan salah satu tindak lanjut hasil pertemuan KTT Indian-Ocean Rim Association (IORA) pada Maret 2017. Saat itu, Presiden Joko Widodo dan Presiden Filipe Jacinto Nyusi sepakat meningkatkan hubungan perdagangan kedua negara.
Pada Indonesia-Africa Forum (IAF) yang berlangsung di Bali pada April 2018, Menteri Perdagangan kedua negara kemudian menandatangani Pernyataan Bersama Para Menteri. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara meluncurkan IM-PTA dengan target diselesaikan pada akhir 2018.
Melalui IM-PTA, Made menjelaskan, pemerintah mengharapkan hubungan perdagangan Indonesia-Mozambik semakin erat dan ekspor semakin meningkat. Kemudian secara bertahap dan pararel, investasi Indonesia di Mozambik juga meningkat. “Khususnya setelah kedua negara sepakat menjadikan satu sama lain sebagai pintu masuk ke kawasan,” ujarnya.
Made mencatat, beberapa sektor dari Indonesia yang berpotensi melakukan hubungan dagang dan investasi dengan Mozambik, yaitu seperti makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, sawit, serta sektor terkait infrastruktur.
Total perdagangan Indonesia-Mozambik pada 2017 tercatat sebesar 82,2 juta dolar AS. Selama periode lima tahun terakhir, Indonesia selalu mengalami surplus dengan nilai surplus terakhir pada 2017 tercatat sebesar 26 juta dolar AS.
Pada 2017, ekspor Indonesia ke Mozambik sebesar 54,1 juta dolar AS dan impor Indonesia dari Mozambik sebesar 28,1 juta dolar AS. Selama periode Januari hingga Agustus 2018, ekspor Indonesia tercatat mencapai 39,1 juta dolar AS atau mengalami kenaikan 5,38 persen. Sedangkan, impor Indonesia selama periode Januari—Agustus 2018 sebesar 23,7 juta dolar AS atau meningkat 21,11 persen.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjelaskan, Indonesia kini sedang mengupayakan untuk memperluas pasar ekspor ke Afrika. Termasuk di antaranya ke negara di luar World Trade Organization (WTO) atau organisasi perdagangan dunia seperti Aljazair. "Kami coba jajaki pedekatan dagang dengan berkunjung ke sana di minggu depan," ujarnya ketika ditemui di Gedung Kemendag, Jumat (9/11).
Enggar mengakui, pendekatan dagang ini memiliki risiko. Sebab, apabila terjadi perselisihan perdagangan, Indonesia tidak dapat menyelesaikannya melalui forum WTO dan tidak ad ahakim yang dapat melakukan mediasi terhadap penyelesaian konflik.
Tapi, terlepas dari itu, Enggar menilai pasar Aljazair memiliki potensi besar dan cukup menjanjikan. Masih sedikit negara yang melakukan perjanjian dengan Aljazair dan ini menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk ekspor ke sana. "Kami sudah berikan gambaran ini kepada dunia usaha," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
