Rencana Sandiaga Gratiskan Tol Dinilai tak Tepat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno sebelumnya menyatakan keinginan mengratiskan penggunaan tol. Mengenai hal tersebut, Direktur Utama PT Citra Marga Nusaphala Tito Sulistio menilai apa yang dinyatakan apa yang diungkapkan Sandiaga tidak tepat.

Tito menjelaskan menggratiskan tarif tol sama sekali tidak mungkin bisa dilakukan karena tidak semua tol milik pemerintah. "Ada juga tol dikerjakan dengan pihak swasta tidak hanya pemerintah pusat," kata Tito, Selasa (30/10).

Terlebih, Tito menegaskan dengan menggratiskan tarif tol maka hal tersebut berpeluang tidak sejalan dengan fungsi penggunaan tol. Menurut Tito, tol pada dasarnya merupakan jalan alternatif yang juga pada pembangunannya melibatkan swasta.

Sebab, setiap perusahaan swasta yang terlibat dalam pmbangunan tol memiliki kontrak yang sudah disepakati. "Ada perjanjian kontrak kerja sama. Bahkan kontraknya selama 30 sampai 35 tahun atau bisa sampai 45 tahun," tutur Tito.

Untuk itu, jika tol digratiskan maka akan merugikan pihak-pihak terkait terutama perusahaan swasta. Sebab menurut Tito perusahaan swasta juga harus mengambil untung dengan kepastian waktu kerja sama yang sudah disepakati dalam kontrak.

Selain tidak tepat, Tito menganggap pernyataan Sandiaga sama sekali tidak sesuai kecuali ada beberapa keadaan yang memungkinkan bisa digratiskan. "Itu kalau jalan tol ternyata milik pemerintah sepenuhnya," ujar Tito.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi menggratiskan jembatan Suramadu dari jembatan tol menjadi jembatan nontol. Menanggapi hal tersebut, Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan sebaiknya tidak hanya Suramadu saja yang digratiskan namun juga tol lain.

"Ada jalan tol yang dibangun puluhan tahun di tempat lain dan menurut perhitungan dari beberapa pengamat sudah balik modal sampai dua tiga kali mungkin itu layak juga digratiskan dalam keadaan sekarang dimana beban masyarakat tinggi," ujar Sandiaga usai menghadiri deklarasi dukungan relawan Rhoma Irama di Depok, Jawa Barat, Ahad (28/10).

Ikuti Whatsapp Channel Republika