REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Induk Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) menggelar pelatihan dan sertifikasi bagi 30 calon Dewan Pengawas Syariah (DPS) BTM, akhir pekan ini. Langkah ini dilakukan untuk mengembangkan sayap jaringan Baitut Tamwil Muhhammadiyah (BTM) di regional wilayah Sumatra.
Ketua Induk BTM Achmad Suud menyatakan kegiatan yang digelar bersama Kementerian Koperasi dan UKM dan DSN MUI ini, diharapkan bisa untuk memenuhi salah syarat dalam mendirikan BTM se regional Sumatera. Lebih lanjut, Ketua Induk BTM menambahkan, dengan adanya pelatihan DPS di Palembang ini menjadi inspirasi bagi warga Muhammadiyah se Sumatra untuk mengembangkan BTM dan sekaligus sebagai bagian dari Gerakan Microfinance Muhammadiyah (GMM).
Apalagi, menurut praktisi keuangan mikro Muhammadiyah itu, dalam mendirikan BTM di Sumatera berbeda dengan daerah-daerah lain. Dimana di Sumatera perlu dorongan dan dukungan yang kuat untuk membentuk jaringan BTM primer maupun sekunder. "Itulah kenapa mengapa jaringan BTM se- Sumatera perlu dibangun secara progresif,"ucapnya berdasarkan rilis yang diterima Republika.co.id, Jumat (19/10).
Ia mengatakan mendirikan BTM tak sekedar dipahami hanya masalah transaksi keuangan saja, akan tetapi ada sisi normatif yang harus dipahami dan sifatnya vital. Hal tersebut yaitu mewujudkan sistem keuangan syariah di lingkungan Muhammadiyah. Oleh karena itu, ucap dia, sosialisasi yang tiada henti sangat diperlukan bagi warga Muhammadiyah dan calon DPS BTM.
Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM)-Sumatra Selatan, Prof Dr H Romli SA, Ma Ag, mengungkapkan, ada kelebihan tersendiri dalam mengembangkan ekonomi syariah. Khususnya bila dikembangkan lingkungan keuangan mikro di warga Muhammadiyah Sumatra Selatan.
Ia mengaku sangat mendukung sekali untuk kesejahteraan warga dan masyarakat. Apalagi sejauh ini kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PPM) sangat linier dalam mendukung bagi pengembangan keuangan syariah.
"Untuk itu saya berharap usai pelatihan dan sertifikasi calon DPS BTM ini Palembang akan menjadi motor penggerak pengembangan ekonomi syariah,"terangnya.
Sementara Kabid Peningkatan Kualitas Fasilitator dan Pengelola Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM Sunarto, mengapresiasi gerakan microfinance yang dikembangkan oleh BTM selama ini. Apalagi gerakan yang dilakukan oleh BTM adalah bagian dari gerakan nasional sadar berkoperasi, tentunya ini sangat baik untuk pengembangan ekonomi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Muhammadiyah.
Terkait dengan hal tersebut, pemerintah akan selalu mendukung dan memfasilitasi berbagai macam gerakan BTM. "Mudah-mudahan sinergi antara BTM dan Kementerian Koperasi dan UKM terus berlangsung untuk menjadikan sebuah mitra yang terbaik,"jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
