REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sebanyak 14 kelurahan di Kota Bandung akan terdampak proyek kereta cepat Jakarta - Bandung. Hal ini diungkapkan dalam rapat antara Pemkot Bandung dengan PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT. PSBI) di Pendopo Kota Bandung Jalan Dalem Kaum, Selasa (16/10).
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung Dadang Dharmawan mengatakan 14 kelurahan terdampak proyek kereta cepat Jakarta - Bandung ini mayoritas wilayahnya berdekatan dengan jalan tol.
"14 kelurahan yakni Kelurahan Gempolsari, Cigondewah Kaler, Cigondewah Kidul, Cigondewah Rahayu, Margasuka, Cirangrang, Cibaduyut Kidul, Cibaduyut Wetan, Mekarwangi, Wates, Mengger, Kujangsari, Cijawura, dan Kelurahan Mekarjaya," ujar Dadang.
Menurutnya di kelurahan-kelurahan tersebut ada lima kategori lahan PSU yang harus ditangani. Pihaknya sedang berkoordinasi dengan PT PSBI untuk pembebasan dan penataan lahan.
"Pertama, ada PSU yang masih dikuasai oleh developer. Ada juga PSU milik pemerintah, seperti lahan dan bangunan fasilitas umum. Selain itu adalah kawasan pemukiman padat, lahan privat, dan tanah wakaf," ujar Dadang
Ia mengatakan terus melakukan sinkronisasi data dengan PT KCIC. Agar data lahan warga maupun fasilitas pemerintah yang terdampak bisa sesuai sehingga tidak menjadi kendala di kemudian hari.
Beberapa fasilitas milik pemerintah juga ikut terdampak proyek pembangunan kereta cepat. Sebut saja, sekolah, puskesmas, dan terminal bayangan. Fasilitas umum inilah yang juga tengah dibahas untuk penggantian ke depannya.
"Ini sedang dibahas. Apakah akan direlokasi, apakah dicarikan puskesmas pengganti. Karena mencari tanah relokasi juga tidak mudah karena harusnya ada dikelurahan itu. Kalau untuk puskesmas dan sekolah harus mencari lokasi pengganti yang tidak jauh dari lokasi terkena dampak," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika