REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Pembangunan desa menjadi fokus bersama di negara berkembang. Inovasi berbasis kearifan lokal menjadi salah satu cara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Sekjen Kemendes PDTT) Anwar Sanusi mengatakan, salah satu cara memanfaatkan solusi lokal untuk mempercepat pembangunan ekonomi lokal yaitu dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes diharapkan dapat menjadi lembaga ekonomi yang menjadi kunci untuk memicu pergerakan ekonomi desa ke depan.
"Di dalamnya terdapat aspek pemberdayaan secara utuh, tidak hanya pemberdayaan ekonomi, melainkan juga pembangunan kelembagaan, penguatan kapasitas SDM dan menajerial, pengembangan jejaring ekonomi dan hilirisasi ekonomi," tutur Anwar saat menjadi panelis pada acara Four High-Level Meeting on Country-Led Knowledge Sharing (HLM CKS) 4 “Local Innovation as a Driver for Global Development” di Nusa Dua, Bali, Senin (15/10) lalu, seperti dalam siaran persnya.
Anwar menambahkan, jumlah BUMDes meningkat signifikan. Pada akhir 2014, jumlah BUMDes hanya 1.022, namun hingga akhir tahun 2017 meningkat drastis menjadi 39.149 BUMDes. Kemudian pada 2018 ini tercatat sekitar 56 persen desa telah memiliki BUMDes. Dirinya menilai, hal itu disebabkan antusiasme desa meningkat dan BUMDes menjadi salah satu program prioritas penggunaan dana desa. Meski demikian masih ada BUMDes yang belum efisien.
Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Sekjen Kemendes PDTT) Anwar Sanusi menjadi panelis pada acara Four High-Level Meeting on Country-Led Knowledge Sharing (HLM CKS) 4 “Local Innovation as a Driver for Global Development” di Nusa Dua, Bali, Senin (15/10).
"Apa yang membuat belum efisien? Mungkin tidak didukung oleh SDM yang mumpuni. Sebagai solusi kami memiliki pendekatan dalam mendidik desa melalui Akademi Desa 4.0. Kami coba latih desa dari aspek pembangunan desa termasuk BUMDes-nya. Bursa Inovasi Desa juga menjadi media untuk saling bertukar informasi,” lanjutnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Perbekal (Kepala Desa) Desa Kutuh, I Wayan Purja mengatakan, masing-masing desa memiliki peluang yang berbeda. Setelah melalui beragam tahapan, Desa Kutuh kini sudah berjalan BUMDesnya. Dengan perkembangan itu, lanjut Wayan, BUMDesnya kini punya delapan unit usaha dan dua layanan.
"Sekarang Desa Kutuh nol kemiskinan dan nol pengangguran. Di desa berbagi keuntungan. Membantu menjadi usaha-usaha kecil dan menciptakan 200 pengusaha. BUMDes menyediakan barang dan mendistribusikannya ke warung dan kafe. Hampir tiap tahun bisa menyekolahkan warganya ke tingkat sarjana dan master," ungkapnya.
Sementara itu, Woo Sung Lee dari STEPI South Korea menjelaskan terkait inovasi lokal di Korea. Ia mengatakan program pemerintah Korea yang baru yang diinisasi LSM dan pihak swasta membantu pemerintah melihat dan mengembangkan kearifan lokal masyarakat.
"Di Korea, kepemilikan desa dan pembangunan dimulai dari komunitas tapi dibantu pemerintah dengan memberikan insentif, penghargaan, ataupun memberi hadiah. Kami melihat inovasi di desa banyak tantangan. Kita harus menangkap kisah sukses yang bisa disebarkan, bukan hanya tentang memperbaiki ekonomi masyarakat," paparnya.
HLM4 on CLKS diselenggarakan selama 3 hari (15-17 Oktober 2018). Pada hari pertama agenda pertemuan meliputi High Level Panel, Knowledge Market Place, dan enam Parallel Thematic Session. Agenda kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan field visit di hari kedua ke beberapa lokasi di Bali untuk menampilkan program-program inovasi lokal. Forum ini diikuti oleh 250 peserta nasional dan internasional yang berasal diantaranya dari Asia, Afrika, dan Kepulauan Pasifik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika