REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Raksasa keuangan asal Inggris, Standard Chartered mulai tahun ini menghentikan segala bentuk pembiayaan sektor energi berbasis batu bara. Hal ini dilakukan sebagi bentuk komitmen grup perusahaan mendukung pengembangan energi bersih dan mengatasi perubahan iklim.
"Keputusan ini baru saja diambil bahwa kami tidak lagi menyalurkan pembiayaan proyek-proyek berbasis batu bara," kata Global Head of Sustainable Finance Standard Chartered Bank, Daniel Hanna dijumpai dalam Tri Hita Karana Forum, Hotel Sofitel, Nusa Dua, Kamis (11/11).
Hanna mengatakan sektor energi penyumbang emisi terbesar di dunia, khususnya batu bara. Secara bersamaan ada jutaan orang tak memiliki akses terhadap jasa keuangan. Ini menjadi peluang bagi perusahaan membantu mereka mendapatkan akses tersebut melalui perekonomian iklim.
Selama 15 tahun terakhir Standard Chartered bekerja di negara-negara berkembang yang pertumbuhan pasar dan ekonominya tinggi. Meski demikian, kata Hanna tantangan investasi berbasis perekonomian iklim di sini masih berat, khususnya infrastruktur dan sistem.
Selama dua tahun terakhir Standard Chartered telah memobilisasi lima juta dolar AS investasi di sektor perubahan iklim. Hal ini sudah dilakukan di negara-negara Afrika.
Caranya adalah menciptakan pasar obligasi hijau (green bond) lebih luas, seperti IFC Green Komodo Bond yang beberapa hari lalu diluncurkan di mana Standard Chartered menjadi salah satu penjamin emisi efek bersama Bank of America Merrill Lynch dan JP Morgan.
Di Zimbabwe, Standard Chartered bekerja sama menerbitkan obligasi hijau untuk pembangkit listrik hidro. Hanna optimistis pasar obligasi hijau bisa terus ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. Potensinya bisa mencapai 500 miliar dolar AS.
Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) contoh lain perusahaan infrastruktur asal Kolombia yang sukses mengimplementasikan perekonomian iklim di negara tersebut. Presiden FDN, Clemente del Valle mengatakan pihaknya berinisiatif meminimalisasi risiko awal bagi klien atau mitra yang ingin berinvestasi hijau.
"Tahun pertama, kami mengambil alih 25-35 persen risiko pinjaman dengan menggandeng tiga hingga empat bank besar," katanya.
Perusahaan, kata Del Valle perlu diyakinkan bahwa mereka bisa memberikan solusi lebih baik dan ikut menciptakan infrastruktur hijau. Indonesia dinilainya bisa melakukan hal serupa sebab potensi perekonomian iklim di negara ini sangat besar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika