REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI -- Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas, Nur Hygiawati Rahayu menuturkan untuk bisa meningkatkan perekonomian pariwisata di Papua Barat, pemerintah akan memberikan insentif fiskal. Nur mengatakan, insentif fiskal ini bisa berupa dukungan perpajakan yang ramah terhadap investasi juga kemudahan aturan.
Nur mengatakan Bappenas akan membawa rencana ini ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Terkait agar rencana pengembangan ekonomi pariwisata Papua Barat kedepan. "Sebenarnya sektornya banyak, tetapi memang kami pikir insentif fiskal ini penting untuk bisa menggairahkan pertumbuhan ekonomi di Papua Barat," ujar Nur di Kantor Gubenur Papua Barat, Senin (8/10).
Nur menjelaskan untuk bisa meningkatkan perekonomian rakyat juga perlu didukung fasilitas pendidikan juga yang memadai. Hal ini untuk bisa meningkatkan kualitas SDM dalam tata kelola perekonomian daerah kedepan.
"Program program pendidikan yang khsusu menyasar kepada ekonomi pariwisata juga perlu ditingkatkan," ujar Nur.
Senada dengan Nur, Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Wiratno menjelaskan nantinya untuk bisa melancarkan insentif fiskal ini perlu kebijakan nasional yang memuat wilayah wilayah yang memang berpotensi untuk dikembangkan ekonomi pariwisatanya.
"Bu Menteri sedang menyiapkan Peraturan Menteri tentang Provinsi Konservasi ini. Ini nantinya memuat bagaimana pengelolaan hutan dan wilayah konservasi. Sehingga pengembangan ekonomi juga bisa selaras dengan semangat menjaga ekosistem dan sumberdaya alam," ujar Wiratno dilokasi yang sama.
Ia mengatakan, selain insentif fiskal ini juga perlu adanya pendampingan. Pengembangan ekowisata menurutnya juga perlu dikawal agar kesiapan SDM dalam menggiring ekowisata ini juga memadai.
"Jangka pendek, hutan ini bisa menghasilkan ekonomi tapi tidak lupa untuk dijaga kelestariannya. Ini tentu perlu ada pendampingan," ujar Wiratno.
Ikuti Whatsapp Channel Republika