REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, pemutakhiran data produksi pangan penting untuk menjadi acuan kebijakan pemerintah. Menurut Bhima, tanpa akurasi data, kebijakan pemerintah pun rentan menimbulkan polemik seperti kebijakan impor beras.
"Data yang masih diragukan mengakibatkan impor pangan tidak berdasarkan kebutuhan pangan riil. Efeknya juga ke daya beli petani yang merosot apalagi impor berasnya dilakukan bersamaan dengan panen raya," kata Bhima di kantor BPS, Rabu (26/9).
Bhima mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) memang telah menyetop publikasi data produksi pangan terutama beras sejak 2015. Dia menyebut, dalam rentang waktu tersebut BPS melakukan pembaruan metode dengan memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini.
"Jadi dengan teknologi terkini pemutakhiran data itu penting supaya kementerian juga tidak cari data sendiri. Data yang valid dari BPS saja jangan pakai referensi data macam-macam," katanya.
Bhima menekankan, kebijakan impor beras bukan hal yang salah. Akan tetapi, kebijakan itu bisa menjadi tidak tepat jika dilakukan tanpa data akurat dan penentuan waktunya bertepatan dengan momen panen.
"Dalam ekonomi tidak bisa kita bilang tidak mau impor. Yang kita bisa bilang, impor itu harus terencana," kata Bhima.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
