REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memiliki berbagai strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Di antaranya dengan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0, menekan defisit neraca perdagangan, pengembangan perwilayahan industri, pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi yang link and match dengan industri. Terakhir adalah pelaksanaan program e-Smart IKM.
Sekretaris Jenderal Kemenperin Haris Munandar menuturkan, Making Indonesia 4.0 dijadikan sebagai strategi untuk kesiapan memasuki era revolusi industri generasi keempat. Ini juga menjadi salah satu agenda pembangunan nasional untuk mempercepat pencapaian aspirasi besar dalam mewujudkan Indonesia berada pada jajaran negara 10 ekonomi terbesar di dunia tahun 2030.
Kesuksesan implementasi Making Indonesia 4.0 diyakini mampu mendorong pertumbuhan PDB riil sebesar satu sampai dua persen per tahun. "Jadinya, pertumbuhan PDB per tahun akan naik dari baseline sebesar lima persen menjadi enam sampai tujuh persen pada periode tahun 2018-2030," ucapnya dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Jumat (21/9).
Selain itu, strategi Kemenperin dalam menekan defisit neracaperdagangan antara lain memfasilitasi pemberian insentif bagi industri berorientasi ekspor sertamempermudah legalitas melalui Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) untuk meningkatkan dayasaing ekspor produk kayu Indonesia.
Kemenperin juga aktif mendorong pengoptimalan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) terhadap beberapa proyek infrastruktur, baik yang sedang berjalan ataupun akan dilakukan. Dukungan pengurangan impor BBM solar dengan mengimplementasikan mandatory pengunaan Biodiesel 20 (B20) juga dilakukan. Tidak kalah penting, upaya pengendalian impor barang konsumsi yang terfokus pada rencana kenaikan PPh Pasal 22.
Haris menjelaskan, percepatan pengembangan dan penyebaranindustri di luar Pulau Jawa turut menjadi prioritas. "Misalnya, melalui penetapan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), pengembangan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan industri, dan pembangunansentra Industri kecil dan menengah (IKM) di kabupaten atau kota," ujarnya.
Berdasarkan catatan Kemenperin, selama periode tahun 2015-2017, sebanyak 10 kawasan industri telah beroperasi. Sementara, tahun ini sudah ada tiga kawasan industri yang beroperasi, dan tahun depan akan ada lima kawasan industri yang beroperasi. Sehingga pada periode tahun 2015-2019 direncanakan akan ada 18 kawasan industri baru yang telah beroperasi.
Mengenai pembinaan dan pengembangan SDM, Haris menambahkan, Kemenperin telah melaksanakan program pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kompetensi dan link and match dengan industri. Sampai saat ini, Kemenperin sudah menggandeng sebanyak 608 industri dan 1.753 SMK untuk programlink and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri.
Di seluruh SMK, Politeknik dan Akademi Komunitas di lingkungan Kemenperin, juga telah dilengkapi sarana workshop, laboratorium, teaching factory, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan Tempat Uji Kompetensi (TUK). Selain menjadapat ijazah, alumni juga mendapatkan sertifikat kompetensi.
Terkait pelaksanaan program e-Smart IKM yang sudah berjalan dua tahun belakang, jumlah pelaku IKM yang terlibat dalam kegiatan worskhop e-Smart IKM sebanyak 4.000 orang.Potensi program e-Smart IKM masih sangat besar dan terus berkembang seiring dengan semakin banyaknya pelaku IKM yang menggunakan platform digital.
Nilai transaksi e-commerce dari para peserta tersebut sudah mencapai Rp 300 triliun sampai saat ini. "Komoditas yang mendominasi, yakni logam sebesar 48,26 persen, kemudian fesyen 30,72 persen, serta makanan dan minuman 14,01 persen," ucap Haris.
Ikuti Whatsapp Channel Republika