REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan impor beras yang dilakukan pemerintah disayangkan banyak pihak. Apalagi, stok beras yang dimiliki Bulog sendiri dinilai cukup.
Pengamat pangan Khudori mengatakan, saat ini stok di gudang Bulog mencapai 2,4 juta ton dengan 1,4 juta ton berasal dari impor. Dengan angka tersebut sebetulnya dinilai mencukupi.
"Dengan perubahan Public Service Obligation (PSO), (stok beras di Bulog) agar aman hingga akhir tahun 3,3 juta ton," katanya kepada Republika.co.id, Kamis (20/9).
Angka tersebut terperinci 1 juta ton untuk bansos rastra sepanjang tahun ini. Itu artinya, PSO Bulog yang tersisa dan perubahan pemberian beras sejahtera (rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sepanjang tahun ini tinggal 1 juta ton. Sementara, angka 0,3 juta ton diperuntukkan bagi Operasi Pasar (OP) dan bantuan bencana.
"Sisanya dua juta ton untuk cadangan. Ini besar, sudah sangat besar, jauh dari cukup," kata dia.
Ia menambahkan, carry over beras tahun lalu yang dibawa ke Januari 2018 sebesar 0,7 juta ton. Itu artinya tinggal 2,6 juta ton beras yang diperlukan agar aman hingga akhir tahun.
Dengan adanya 2,4 juta ton beras di gudang Bulog saat ini, pemerintah hanya perlu menambah 0,2 juta ton beras. Jumlah tersebut dinilai Khudori cukup kecil untuk dipenuhi dari impor.
"Jadi nggak perlu impor," tegas dia.
Perum Bulog sendiri secara tegas menolak adanya impor. Menurut Khudori, sebagai perusahaan pangan pelat merah, Bulog harus memikirkan bagaimana kesiapan keuangan. Bulog selain sebagai operator yang menjalankan tugas pemerintah, sebgaai perusahaan juga dituntut untuk memperoleh keuntungan.
Keberadaan beras yang berlebihan bukan hanya memakan biaya operasional tambahan untuk menyewa gudang tapi juga tidak tersalurkan. Pada tahun depan, Bulog tidak lagi ditugasi PSO namun pada saat yang sama Bulog masih diberi tugas untuk menyerap produksi domestik dengan jumlah tertentu. Hal ini diperparah dengan masuknya beras impor di tengah tidak adanya outlet penyaluran.
"Potensi untuk merugi sangat besar," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika