REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Guru Besar Ekonomi Pertanian IPB Muhammad Firdaus mengapresiasi capaian sektor pertanian yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2018 bukan sebagai penyumbang inflasi. Firdaus mengatakan, agar tetap dalam kondisi demikian, beberapa syarat harus terpenuhi.
"Jadi artinya kabar baik, artinya inflasinya tidak berketerusan. Yang pasti suplainya harus tersedia. Pertanian itu kan tugas utamanya menyediakan bahan pangan. Lalu yang kedua, ketersediaan bahan bakunya," ujar Firdaus, melalui keterangan tertulis, Rabu (12/9).
Ia mengatakan, ketersediaan suplai dari produksi pertanian yang telah bagus akan mempengaruhi terjangkaunya nilai harga dan menjaga kadar kualitasnya. Seluruh komoditas pertanian juga perlu diperhatikan oleh pemerintah agar tidak menjadi penyumbang inflasi.
Soal lainnya yang disambut baik oleh Firdaus adalah menyangkut meningkatnya nilai tukar petani (NTP) sebesar 0,89 persen pada Agustus 2018 berdasarkan acuan data BPS. Apalagi, kata Firdaus, NTP langsung berhubungan pada hasil kinerja sektor pertanian dan tidak terkait dengan bidang apapun.
Kendati demikian, Firdaus mengungkapkan, capaian NTP perlu terus digenjot sehingga mampu mencapai angka maksimal sesuai target seharusnya yang bisa diwujudkan. "Sebetulnya NTP itu memang hanya mengacu langsung pada sektor pertanian itu sendiri. Jadi ada kenaikan NTP sesuatu yang bagus. Jadi kalau misalnya naik dan terus menerus ya bagus," ujar Firdaus.
Sebelumnya, BPS merilis data per Agustus 2018 tentang sektor yang memberikan andil serta persentasenya. Tercatat, ada tujuh sektor yang menjadi penyumbang terjadinya inflasi umum menurut kelompok pengeluaran.
Ketujuh sektor penyebab inflasi umum tersebut adalah bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok serta tembakau, dan perumahan, air, listrik, gas, bahan bakar. Faktor selanjutnya yakni sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi, olahraga dan terakhir adalah transportasi, komunikasi dan jasa keuangan.
Sedangkan berdasarkan komponen, ada tiga faktor penyebab inflasi Agustus 2018. Pertama, inti, kemudian kedua harga diatur pemerintah dan ketiga bergejolak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
