REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap pelaku industri Indonesia dapat memulai pengembangan mobil listrik. Untuk mencapai target ini, ia berharap investasi untuk mobil listrik dapat mengalir.
Salah satu harapan tersebut ditujukan Jokowi kepada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) yang dalam tiga tahun sudah investasi hingga Rp 22,9 triliun. "Jumlah itu besar, dan kami harapkan lagi agar (investasi) bergerak ke mobil listrik untuk jangkauan ke depan," katanya di Seremoni 30 Tahun Ekspor Toyota Indonesia Tembus Satu Juta Unit di Indonesia Kendaraan Terminal, Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (5/9).
Jokowi menjelaskan, pemerintah akan terus menyiapkan regulasi untuk menyambut era mobil listrik. Saat ini, peta jalan menuju era tersebut telah siap di Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Sementara itu, President Director PT TMMIN Warih Andang Tjahjono masih belum bisa menargetkan kapan produksi massal dimulai. Sebelum masuk ke tahap tersebut, dibutuhkan pertimbangan cermat pada beberapa aspek, yaitu supply chain (rantai pasok yang meliputi semua aktivitas penyaluran barang produksi hingga ke konsumen), infrastruktur, konsumen dan regulasi pemerintah.
Warih menjelaskan, empat aspek tersebut menjadi pekerjaan rumah, yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Toyota Indonesia bersama kementerian dan lembaga terkait. "Tidak mudah dan tidak bisa dalam tempo yang singkat," ucapnya.
Warih mengatakan, investasi Rp 22,9 triliun yang sudah digelontorkan belum termasuk untuk mobil listrik. Tapi, PT TMMIN tidak akan ragu untuk mengucurkan dana investasi baru untuk mendukung program pemerintah dalam pengembangan mobil listrik selama pemerintah memiliki peta jalan dan regulasi yang mampu bersaing dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menuturkan, peta jalan untuk mobil listrik sudah siap di Kemenperin. Pemerintah menargetkan, sebanyak 20 persen mobil yang beredar di Indonesia pada 2025 haruslah mobil listrik.
Airlangga menambahkan, pihaknya juga tengah menunggu Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil listrik dihapus. "Nanti rapat lagi bersama Menko (Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution) sekali lagi dan akan selesai. Begitu selesai, industri sudah siap," tuturnya.
Dengan penghapusan atau penurunan PPnBM, Airlangga optimistis pasar akan lebih mudah dalam menerima mobil listrik. Sebab, mobil listrik seperti halnya pabrik, di mana capital expenditure atau belanja modal lebih besar dari biaya operasional.
Sembari menunggu rapat PPnBM, studi terus dilakukan bersama Toyota. Airlangga menyebutkan, tipe plug in hybrid menjadi paling cocok di Indonesia dari segi infrastruktur dan teknologi.
"Kami juga terus melakukan edukasi bersama Toyota ataupun Mitsubishi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika