REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul, DIY mengadakan lokakarya teknologi tepat guna. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa.
"Melalui lokakarya TTG (teknologi tepat guna) ini diharapkan mampu meningkatkan tekad, komitmen, keterampilan dan kemampuan untuk membangun struktur ekonomi desa yang mantap dan kokoh," kata Ketua Panitia Penyelenggara Indri Kumalasari, Kamis (23/8).
Lokakarya bertema 'TTG untuk Pengembangan Produk Unggulan Desa Menuju Desa Mandiri'. "Tujuan kegiatan diantaranya memberikan apreasiasi bagi pelaku maupun penemu teknologi tepat guna dan memasyarakatkan teknologi dan metode untuk menumbuhkan budaya entrepreneur," katanya.
Menurut dia, hingga saat ini pemerintah masih dihadapkan dengan pemberdayaan masyarakat desa yang begitu komplek. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga lainya untuk memajukan desa pun menurutnya belum sepenuhnya nyaman dan representatif.
Sebab, ketertinggalan di bidang pembangunan masih sangat dirasakan. "Rendahnya pendidikan, kesehatan, pendapatan dan fasilitas infranstruktur yang ada belum dapat mengubah secara signifikan menurunkan angka kemiskinan, walaupun dana desa sudah digelontorkan oleh pemerintah," katanya.
Untuk itu, kata dia, sangat penting dikembangkan secara menyeluruh pembangunan keunggulan kompetitif atau berdaya saing, perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, SDM yang berkualitas dan berjiwa entrepreneur, serta kemampuann ilmu pengetahuan dan teknologi.
"Teknologi merupakan salah satu faktor pendorong perubahan di bidang ekonomi maupun sosial budaya masyarakat, karena TTG jika dimanfaatkan secara tepat dan optimal dapat meningkatkan efisiensi, kapasitas produksi dan memberikan nilai tambah bagi kegiatan ekonomi produktif masyarakat," katanya.
Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat melalui TTG telah tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna. Aturan itu memberi amanat kepada pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengelolaan SDA Desa melalui TTG, antara lain dalam bentuk pelatihan, optimalisasi peran Posyantek, pemberian bantuan langsung dan pendampingan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
