REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berupaya menekan laju impor. Salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan evaluasi ulang terhadap sekitar 500 komoditas impor.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyatakan bahwa sesuai hasil rapat kabinet terbatas pada Selasa (14/8) kemarin, maka pemerintah saat ini sedang berupaya untuk mengurangi nilai defisit neraca perdagangan. Menurut Suhariyanto, langkah pemerintah yang berupaya mengurangi defisit antara lain adalah dengan insentif ekspor terhadap industri yang berorientasi kepada ekspor.
"Pemerintah akan mengendalikan impor. Pada tahap pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi 500 komoditas yang bisa diproduksi dalam negeri," katanya di Jakarta, Rabu (15/8).
Kepala BPS menyatakan bahwa pemerintah bakal melakukan hal tersebut dengan penuh kehati-hatian dan dengan mempertimbangkan banyak hal. Komoditas yang akan dievaluasi ulang tersebut, lanjutnya, adalah komoditas yang mempunyai substitusi dari komoditas yang diproduksi dalam negeri.
"Banyak industri yang mempunyai bahan baku baik dari lokal maupun bahan modal, kita perlu mengidenifikasi industi mana yang kandungan lokalnya tinggi, dan mana yang kandungan impornya tinggi," paparnya.
Ia mencontohkan, industri yang kandungan lokalnya tinggi antara lain adalah industri kelapa sawit, kertas, karet, dan plastik.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah akan mengambil langkah drastis dan tegas dalam pengendalian impor terkait kondisi neraca pembayaran yang makin tidak menggembirakan. "Di Indonesia, salah satu yang dianggap harus dikendalikan adalah neraca pembayaran kita yaitu defisit transaksi berjalan," kata Sri Mulyani.
Menkeu menyebutkan defisit transaksi berjalan Indonesia pada kuartal I 2018 hanya sekitar 2 persen, namun pada kuartal II ini mencapai 3 persen dari GDP. Ia menyebutkan bahwa impor barang konsumsi, bahan baku dan barang modal meningkat luar biasa tinggi pada kuartal II 2018.
"Ekspor memang pertumbuhannya cukup bagus, double digit, namun impornya jauh lebih tinggi, dan pertumbuhannya double digit," katanya.
Menkeu juga menyebutkan untuk impor barang barang konsumsi maupun bahan baku akan diupayakan substitusi produk dari dalam negeri. "Kami sudah mengidentifikasi bersama Menperin dan Mendag, kami dari Kementerian Keuangan menetapkan PPh impor sebesar 7,5 persen," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
