REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) sedang menyelesaikan pembentukan perusahaan patungan (joint venture) dengan dua pemerintah daerah (pemda), yakni Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika. Pembentukan joint venture tersebut terkait porsi saham PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen yang menjadi jatah pemda.
Joint venture ini, kata Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin, akan membahas mekanisme masuknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ke porsi saham 10 persen. Namun terkait pembiayaan, Budi menjelaskan Inalum akan lebih dulu menalangi BUMD ini.
"Pemda nanti dibantu dulu sama Inalum. Makanya ini kami sedang bahas joint venture dengan pemda. Kemarin saya baru dari Papua, kita bicarakan sama pemda nantinya seperti apa. Kita rapihkan semua," ujar Budi di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (7/8).
Budi juga menjelaskan joint venture tersebut juga dalam rangka menentukan apakah keterlibatan BUMD ini akan menggunakan perusahan baru atau BUMD yang sudah ada saat ini. Meski begitu, Budi enggan menjabarkan perusahaan apa yang saat ini sudah siap untuk bersama-sama Inalum mengurus porsi saham bagian daerah tersebut.
"Ya, kita masih mengkaji apakah pakai perusahaan baru atau BUMD yang ada. Kalau yang udah ada kan, bisa lebih cepet kan prosesnya," ujar Budi.
Untuk proses transaksi lainnya, Budi juga enggan menjabarkan secara rinci seperti apa perkembangan terbaru terkait transaksi yang saat ini sedang dilakukan oleh Inalum. Termasuk juga terkait bank apa saja dan bagaimana proses pinjaman saat ini.
Budi hanya menjelaskan, untuk target penyelesaian, ia berharap untuk proses transaksi bisa selesai sesuai waktu yang ditargetkan oleh pemerintah. "Bayar setelah transaksi selesai. Kita mau semua bersamaan," ujar Budi.
Inalum sepenuhnya akan membiayai divestasi saham Freeport Indonesia dengan memakai pinjaman dana luar dengan bunga yang murah. Direktur Keuangan Inalum, Orias Petrus Moerdak baru-baru ini menjelaskan, pihaknya sudah memulai pembahasan dengan beberapa bank yang menyatakan minat untuk memberikan pinjaman.
Ada dua indikator yang dijadikan pegangan oleh Inalum. Pertama, pinjaman harus berasal dari aliran dana luar negeri. Kedua, bunga yang ditawarkan harus rendah. Aliran dana dari luar negeri yang dimaksud oleh Orias adalah dana dari luar yang masuk ke Indonesia.
Langkah ini diambil selain karena untuk menjaga likuiditas dan kurs juga untuk memudahkan transaksi. "Proses pembiayaan supaya lebih sistematis aja. kita bicara pada bank bank. ya sekitar sebelas. kemudian, bunga kita cari murah. gak urusan BUMN atau bukan. yang penting dananya asing. Jadi dana luar masuk ke dalam," ujar Orias.
Ikuti Whatsapp Channel Republika