REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) bekerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), baru saja meluncurkan Smary Office pertama di Indonesia. Untuk memeriahkan acara tersebut, BNI menggelar menggelar pameran yang mengetengahkan produk-produk unggulan perbankan dan lembaga keuangan non-perbankan yaitu BNI Smart Expo Kemendes 2018. 

Pameran ini diikuti oleh BNI dan anak-anak perusahaannya. Pameran memberikan sejumlah penawaran program promo. Antara lain Kartu TapCash (uang elektronik BNI) edisi khusus Asian Games, adanya penjualan kendaraan atau properti dengan harga khusus  dengan menggunakan BNI Fleksi (atau kredit tanpa agunan BNI), serta special premi bagi pegawai Kemendes PDTT yang membuka asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan. 

Para pegawai Kemendes PDTT juga diajak untuk mencoba berbagai alat transaksi kekinian yang hanya disediakan oleh BNI, antara lain bertransaksi dengan menggunakan yap!. Yap! Merupakan aplikasi transaksi yang bersumber dari tiga sumber pembayaran sekaligus, yaitu Kartu Kredit BNI, Kartu Debit BNI, dan UnikQu.

Dengan yap!, pemakai tidak perlu lagi membawa uang tunai (cashless) dan bahkan tak perlu membawa kartu-kartu (cardless). Pada pameran ini, pengunjung dapat memperoleh minuman dengan harga spesial sebesar Rp 1.946. 

Kemendes PDTT menjalin kerja sama dengan BNI untuk membuat Smart Office Kemendes. Smart Office tersebut diluncurkan oleh Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo di Makarti Ballroom, Kemendes PDTT, Jakarta, Rabu, (1/8). Eko didampingi Wakil Direktur Utama BNI Herry Sidharta, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Hendra J Kede, serta jajaran Direksi BNI. Hadir pula Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.

Eko menyampaikan, pada saat perubahan zaman berlangsung secara cepat, khususnya pada era revolusi industri 4.0 saat ini, diperlukan kecepatan untuk membuat keputusan. Bahkan pada 2050 mendatang, Indonesia bisa menjadi negara dengan ekonomi keempat terbesar di dunia.

"Namun itu baru perhitungan matematis, bisa tidaknya tercapai tergantung pada kecepatan Indonesia dalam menggerakan ekonominya dan mengurangi kesenjangan sosial. Ada 30 ribu desa yang tertinggal, saat ini," tutur Eko melalui keterangan resmi yang diterima Republika.co.id, Rabu, (1/8).

Kemendes, kata dia, memiliki posisi strategis untuk menentukan Indonesia akan menjadi negara yang memiliki kesenjangan tinggi atau rendah. Maka menurutnya, Smart Office BNI merupakan salah satu cara mengarah ke kecepatan bertindak, sehingga pelayanan terhadap desa-desa bisa lebih akurat dan cepat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika