Rabu 01 Aug 2018 10:48 WIB

Jangkau Daerah 3T, Pemerintah akan Salurkan KUR via Fintech

Tak hanya KUR, fintech juga akan dimanfaatkan untuk menyalurkan bansos

Rep: Adinda Priyanka/ Red: Nidia Zuraya
Fintech (ilustrasi)
Foto: flicker.com
Fintech (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sekretaris Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Eny Widiyanti mengatakan, pemerintah akan mendorong BUMN memanfaatkan financial technology (fintech). Di antaranya untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bantuan sosial (bansos) melalui fintech.

Dengan fintech, Eny menjelaskan, target pemerintah agar 75 persen penduduk di Indonesia mendapatkan akses layanan keuangan pada 2019 dapat tercapai. Saat ini, baru 49 persen warga Indonesia terakses.

"Dengan segala efektivitas fintech, bisa membantu pencapaian target," ujarnya kepada Republika, Selasa (31/7).

Menurut Eny, banyak manfaat yang dapat dicapai dengan memanfaatkan fintech untuk penyaluran KUR dan bansos. Salah satunya, lebih efisien dan tepat sasaran. Sebab, bantuan diberikan langsung kepada mereka yang berhak menerima dan tergolong dalam kategori miskin tanpa harus melalui perantara.

Pemanfaatan fintech, lanjut Eny, juga berguna untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit tersentuh oleh bank. Terutama, untuk daerah terpencil, tertinggal dan terdepan (3T).

Meski bank sudah memiliki 800 ribu agen yang tersebar di berbagai wilayah, belum tentu semuanya aktif. “Kami akan menggunakan fintech untuk menjangkau daerah di ujung-ujung ini,” ucap Eny.

Namun, Eny belum menyebutkan kapan rencana ini dapat diaplikasikan. Menurutnya, dibutuhkan kerja terintegrasi dari berbagai pihak, termasuk perusahaan fintech dan pematangan dari pemerintah.

Harapannya, kata dia, dengan melibatkan fintech, penetrasi penyaluran KUR juga akan lebih maksimal, disamping mendorong inklusi keuangan.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida menjelaskan, penerapan fintech di Indonesia masih mengalami berbagai tantangan, termasuk infrastruktur. Lebih dari 143 juta masyarakat Indonesia sudah terhubung ke internet pada 2017, namun masih ada wilayah yang belum mendapatkan akses.

Tapi, melihat bahwa 69 persen masyarakat yang belum terakses internet memiliki ponsel pintar, Nurhaida berharap fintech dapat menjangkau luas. "Kami berharap smartphone bisa dimiliki masyarakat dengan harga terjangkau. Jadinya, fasilitas itu dapat digunakan untuk mengakses layanan berbasis fintech," tuturnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement