REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan meningkatkan efisiensi belanja dalam APBN 2019. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, pagu indikatif belanja Kementerian/Lembaga (K/L) pada 2019 lebih kecil dibandingkan tahun ini.

Pagu indikatif anggaran belanja 2019 sebesar Rp 838,6 triliun, sedangkan pagu anggaran belanja di APBN 2018 adalah sebesar Rp 847,4 triliun.

"Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) mengarahkan supaya lebih efisiensi. Kecil itu kan bukan berarti tidak optimal. K/L kalau lebih efisien dan punya multiplier effect lebih bagus," kata Askolani di kompleks Parlemen, Jakarta pada Rabu (4/7).

Meski begitu, menurut Askolani, pagu belanja tersebut masih dalam tahap pembahasan awal. Pemerintah masih akan menghitung kembali kemampuan fiskal 2019 dengan menyertakan sejumlah basis seperti harga minyak mentah Indonesia dan kurs rupiah.

Pemerintah, jelas Askolani, akan meninjau kembali belanja barang di masing-masing K/L. Belanja barang itu seperti perjalanan dinas, rapat, dan honor. Sementara, untuk belanja modal, akan terus diupayakan meningkat.

Ia berharap untuk tahun ini seluruh K/L sudah bisa melakukan efisiensi dengan tetap mempertahankan target kinerja. "Di Kemenkeu ada efisiensi internal. Pagu jangan dipakai semua. K/L mudah-mudahan ikuti itu," kata Askolani.

Secara lebih rinci, pagu indikatif anggaran belanja K/L terbesar pada 2019 masih dialokasikan untuk Kementerian Pertahanan sebesar Rp 106,1 triliun. Angka itu lebih rendah dibandingkan pagu anggaran tahun 2018 yang sebesar Rp 107,7 triliun.

Selanjutnya, diikuti oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan pagu indikatif 2019 sebesar Rp 102 triliun atau lebih rendah dibandingkan pagu tahun ini yang sebesar Rp 107,4 triliun. Kemudian, pagu indikatif belanja Polri pada 2019 sebesar Rp 76,9 triliun turun dari pagu 2018 yang sebesar Rp 95 triliun.

Baca juga, APBN 2019, Subsidi Energi Ditambah.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan berupaya menekan defisit APBN 2019 pada kisaran 1,6 hingga 1,9 persen dari PDB. Angka itu lebih kecil dari target defisit 2018 yang sebesar 2,19 persen dari PDB.  "PDB naik tapi defisit akan coba kami turunkan," kata Suahasil.

Tak hanya itu, ia juga meyakini keseimbangan primer bisa mencatatkan surplus mulai APBN 2019. Untuk diketahui, keseimbangan primer adalah penerimaan negara dikurangi belanja namun di luar pembayaran bunga utang.

Jika terjadi defisit, artinya pemerintah masih membayar bunga utang melalui penarikan utang. "Keseimbangan primer menuju nol dan bahkan mengarah ke surplus," kata Suahasil. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika