REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso akan mendorong Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor pariwisata. Pemberian KUR diharapkan dapat mengembangkan pariwisata sebagai industri yang mampu menghasilkan devisa.

"Akan ada itu (KUR). Sekarang kan KUR belum ada yang khusus pariwisata," kata Wimboh di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Jumat (29/6).

Wimboh berharap, pembiayaan ke sektor pariwisata bisa meningkat. Menurutnya, saat ini pembiayaan pariwisata masih tersebar dan tidak terkoordinasi dengan baik.

Ia mengaku, pembiayaan pariwisata ke depan akan terfokus pada 10 destinasi pariwisata prioritas yang ditetapkan pemerintah. Destinasi tersebut yakni Danau Toba, Belitung, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu Jakarta, Mandalika, Borodubur, Labuan Bajo, Wakatobi, Morotai, dan Bromo.

Ia mengatakan, risiko kredit akan berkurang jika pengembangan pariwisata bisa terintegrasi mulai dari sarana transportasi, atraksi, dan fasilitas dasar penunjang lain berkualitas baik. Dengan hal itu, Wimboh meyakini, wisatawan akan terus meningkat.

"Syarat turis datang itu semua kan harus ada. Kalau belum dibangun, siapa yang harus bangun, perlu investasi berapa, siapa yang harus financing. Begitu terintegrasi orang akan melihat risikonya kecil," kata Wimboh. 

Untuk penyaluran KUR pariwisata, kata Wimboh, UMKM akan mendapat pembinaan berupa edukasi standar pelayanan. "Nanti masyarakat UMKM kita bina. Masyarakat harus terlibat di situ mulai dari restorannya, higienitasnya terjaga," katanya.

Berdasarkan data Kementerian Perekonomian, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp 57,8 triliun hingga akhir Mei 2018. KUR telah disalurkan kepada 2,2 juta debitur.

Ikuti Whatsapp Channel Republika