REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Fithra Faisal menilai, keputusan Indonesia menyepakati perjanjian perdagangan bebas dengan Palestina bisa turut membuka jalur kerja sama dengan negara lain di Timur Tengah. Meski begitu, diakui dia, kebijakan dagang dengan Palestina tidak memberikan keuntungan signifikan secara langsung ke Indonesia.
"Di satu sisi kita bisa memenangkan politik afirmasi, di sisi lain bisa membuka jalur perdagangan di Timur Tengah," ujar Fithra ketika dihubungi Republika, Rabu (23/5).
Menurutnya, kebijakan politik afirmasi ini bisa lebih banyak membantu perekonomian Palestina. "Ini lebih pada politik afirmasi bagaimana pemerintah kita tidak melepaskan diri dari isu-isu di dunia global termasuk isu Palestina," tuturnya.
Lebih lanjut menurut Fithra, dalam jangka panjang cara ini bisa membantu Indonesia memperluas sayap perdagangan internasional ke kawasan Timur Tengah. Ia mengamati, pasar Timur Tengah cukup potensial dan Indonesia perlu mempercepat proses kerja sama dagang dengan negara seperti Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, dan Qatar.
Ia mengatakn, Indonesia memiliki produk unggul untuk diekspor seperti tekstil, minyak kelapa sawit, dan mi instan. "Ini beberapa negara yang berdasarkan simulasi kami cukup memadai untuk menjadi destinasi nontradisional dan cukup besar keuntungan ekonominya di masa depan," kata Fithra.
Indonesia dan Palestina akan segera menandatangani perjanjian perdagangan bebas Preferential Trade Agreement (PTA). Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita mengatakan, lewat perjanjian dagang tersebut, kedua negara dapat melakukan transaksi dagang dengan nol tarif untuk semua komoditas.
"Kedua pihak akan sama-sama menerapkan zero tarif sehingga masyarakat Palestina bisa mendapat harga murah karena tanpa beban biaya masuk," kata Enggartiasto, dalam konferensi pers usai pertemuan dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun di kantor Kementerian Perdagangan, Rabu (23/5).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
