REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 saat ini masih menunggu tandatangan dari Presiden. Setelah Perpres tersebut resmi direvisi, maka PT Pertamina (Persero) bisa langsung menyalurkan Premium di wilayah Jawa Madura Bali (Jamali).
Dirjen Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, Djoko Siswanto mengatakan dalam revisi perpres tersebut sudah disebutkan bahwa Pertamina berkewajiban menyalurkan Premium di seluruh Indonesia sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Djoko menjelaskan, hal tersebut sudah diatur oleh Kementerian ESDM sebagai pembuat draft dari revisi perpres 191/2014 tersebut. Djoko tak menampik ada banyak hal yang harus dilakukan Pertamina, seperti pergantian nozel dan menambah stok Premium.
Baca juga, Pertamina Ganti Nozel Pertalite Jadi Premium di 1.900 SPBU
Ia berharap saat revisi ini selesai, maka Pertamina bisa langsung menyalurkan Premium. "Perpres keluar, Pertamina bisa langsung menyalurkan Premium," ujar Djoko saat dihubungi Republika, Ahad (20/5).
Terkait berapa besaran kuota, Djoko menjelaskan BPH Migas bersama Pertamina sudah menghitung perkiraan penambahan. Jika berkaca dari konsumsi tahun lalu, maka akan ada penambahan 5,1 juta kiloliter Premium.
Djoko pun setuju, bahwa acuan tersebut bisa dipakai untuk memperkirakan berapa tambahan kuota Premium. "Yang penting kebutuhan masyarakat terpenuhi," ujar Djoko.
Sementara Plt Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, menuturkan saat ini ada 196 SPBU yang tidak menjual Premium. Langkah yang dilakukan Pertamina saat ini adalah menyediakan kembali nozel Premium secara bertahap.
Ia berharap nantinya ada 600 SPBU yang kembali menjual Premium. "Dalam waktu dekat bisa langsung di isi hampir 600 SPBU bisa kita isi secara bertahap. Kami akan memberikan kemudahan kepada masyarakat tentang SPBU mana ya telah menyediakan Premium kita akan gandeng waze sehingga masyarakat akan datang," ujar Nicke pekan lalu.
Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas mencatat realisasipenggunaan Premium turun hampir 50 persen di wilayah Jamali. Total premium terserap di Jamali sebanyak 1,03 juta kiloliter (kl) pada kuartal I 2018.
Apabila dibandingkan periode yang sama tahun lalu, realisasi Premium di Jamali mencapai dua juta kl. Kondisi serupa juga terjadi di luar wilayah Jamali, yakni turun 29 persen dari 2,6 juta kl menjadi cuma 1,9 juta kl.
Kepala BPH Migas Fansurullah Asa sebelumnya menargetkan Premium non-Jamali bisa turun sampai 15 persen hingga akhir April. Secara bertahap, Pertamina pun mengubah sarana dan fasilitas (sarfas) Premium menjadi Pertalite.
Salah satu pertimbangan mengubah sarfas, sambung Fansurullah, adalah penyaluran Premium sebagai BBM bersubsidi hanya ditujukan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Ada komitmen Pertamina betul-betul mewujudkan Premium disalurkan kepada yang berhak. Kami apresiasi Pertamina menjaga apa yang sudah diharapkan pemerintah," ujar Ifan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
