REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aliansi Petani Indonesia menyayangkan keputusan pemerintah yang kembali mengeluarkan izin impor untuk beras di saat musim panen baru saja berlalu. Sekjen Aliansi Petani Indonesia M Nuruddin mengatakan, keputusan impor itu harus dikompensasi dengan bentuk bantuan subsidi untuk petani.
"Harus adil, kalau mau impor, beri kompensasi untuk petani," ujarnya, saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (17/5).
Baca: Darmin: Tambahan Impor 500 Ribu Ton untuk Stabilisasi Harga
Kompensasi yang dimaksud Nuruddin antara lain berupa subsidi benih dan alat-alat mesin pertanian seperti mesin pompa air. Apalagi, kata dia, saat ini petani di Indonesia sudah memasuki masa tanam kedua yang akan terjadi di musim kemarau. Ada sejumlah daerah yang rawan terjadi kekurangan air. Sehingga, Nuruddin menilai, pemerintah harus cepat mengantisipasi kondisi tersebut dengan mendistribusikan mesin pompa air ke petani.
"Bantuannya harus tepat sasaran sesuai dengan musim yang akan dihadapi petani," ujarnya.
Baca: Petani Sesalkan Pemerintah Impor Beras Lagi
Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menerbitkan izin impor beras sebanyak 500 ribu ton pada Perum Bulog. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Tjahya Widayanti mengatakan, tambahan izin impor beras diberikan dengan tujuan untuk memperkuat posisi stok Bulog. Sebab, sebagai BUMN yang bertugas menjaga ketersediaan pangan, kata Tjahya, Bulog harus memiliki stok beras yang cukup sebagai langkah ansitisipasi apabila terjadi lonjakan harga.
"Bulog harus punya cadangan beras yang mencukupi supaya bisa menjadi buffer stock," ujarnya.